“MK Memutuskan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Bone Bolango 2020”

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 Nomor Register; 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor; 63/PHP.BUP-XIX/2021diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (15/02/2021).

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo J. Umar bersama Kordiv Penyelesaian Sengketa Ahmad Abdullah, mengikuti agenda sidang secara daring di lantai III kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo., berharap agar putusan MK tersebut dapat diterima oleh semua pihak terutama bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, sebagai upaya hukum terakhir.

Hal senada disampaikan, Kordiv Sengketa Ahmad Abdullah mengatakan bahwa putusan MK atas 2 (dua) perkara 52 dan 63 tersebut telah bersifat final sebab tidak dilanjutkan pada proses pembuktian.

Idris Usuli selaku Kordiv Hukum dan Data Informasi mengungkapkan bahwa Sidang pembacaan putusan oleh MK terhadap 2 (dua) permohonan yakni perkara nomor Register; 52/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dr. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim, S.AP, dan Perkara Nomor Reg; 63/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST., Msi., pada pokoknya Majelis Hakim MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima sehingga tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian.

Idris menyampaikan bahwa pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sebagai pihak pemberi keterangan pada saat sidang pendahuluan di MK telah memberikan keterangan sesuai fakta-fakta hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tutupnya.

Bagikan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*