Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli memimpin jalannya Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bersama Pimpinan dan operator JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Daring (dalam jaringan), Kamis (26/03/2020).

Beberapa pembahasan penting terkait Bimtek tersebut adalah data putusan administrasi , putusan administrasi cepat, putusan pidana pemilu , putusan mediasi, dan putusan ajudikasi sengketa yang harus diupload di JDIH Bawaslu Provinsi

Menurut Idris Usuli Semua data tersebut secara cepat harus segera di upload melalui JDIH Bawaslu Provinsi yang terkoneksi dengan JDIH Bawaslu RI dan JDIHN. Ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses serta bisa menjadi rujukan hukum dan bahan penelitian ilmiah bagi perguruan tinggi. ia pun menambahkan bahwa update data ini sebagai bahan laporan kepada Bawaslu RI terkait dengan perkembangan dan penggunaan produk hukum Bawaslu.

JDIH sendiri adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Sementara manfaat dari JDIH yang diatur dalam Perbawaslu no 2 tahun 2017 ini adalah untuk menjamin keterpaduan dan integrasi dengan unit teknis dilingkungan Bawaslu dan instansi lain, ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, pengembangan kerjasama yang efektif dengan pusat jaringan dan antar sesama anggota jaringan serta meningkatkan kualitas pembangunan produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peningkatan pelayanan kepada publik.

#Salamawas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here