Bawaslu Gorontalo – DKPP RI. Proses penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2015 telah selesai dilaksanakan. Akan tetapi proses  penyimpangan dan pelanggaran terhadap setiap proses penyelenggaraannya masih terus berlangsung. Hal ini dapat dilihat terhadap diadukannya kembali salah satu penyelenggara pemilu di Provinsi Gorontalo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Kali ini giliran Penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Gorontalo  kembali dihadapkan dengan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik  terhadap 3 (tiga) anggotanya yang terdiri atas ketua dan anggota.

Bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Gorontalo, sabtu,(29/1), sidang yang dipimpin oleh Prof. Anna Erliyana, SH.,MH berlangsung sangat alot akibat adanya adu argumen antara pimpinan sidang dengan pengadu yang berakibat dengan adanya pengusiran 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pengadu.

Pelaksaan sidang yang dimulai pada pukul 09.00 wita ini, diawali dengan mendengarkan keterangan pengadu yang berasal dari Ketua LBH UNG yakni Ramdan Kansil. Pimpinan sidang mempertanyakan kedudukan/kapasitas  pengadu. Selanjutnya majelis juga  mengeluarkan 2 (dua) dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh pengadu karena hanya dua orang  yang diterdaftar atau ditandai oleh pengadu untuk bersaksi yaitu Ibrahim Arasi dan Narah Andarahi.

Selanjutnya Teradu yakni Susanti Dj.Tolo pun tak lepas dari sorotan Hakim majelis karena memperkenalkan dua anggota lainnya yang sebelumnya diminta untuk memperkenalkan diri mereka.

Dalam aduannya pengadu menyampaikan beberapa uraian pengaduan yang diantaranya laporan yang di sampaikan oleh saksi Ibrahim A.Rasid dengan No.003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, dugaan money politik pembagian uang dan jilbab yang dilakukan oleh Heri Tedi (Kepala Desa Diloniyohu) dan membujuk dan mempengaruhi pemilih    didesa Potanga.

Selanjutnya terdapat laporan No. 008/Lp/KWK/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dilaporkan oleh Santo Lahati terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Fista dan Sandra Ceni Mohamad yang telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih di desa mpptinelo kec.Tabongo untuk memilih pasanagan No.urat 2 an.Nelson-Fadli (NAFAS).

Menanggapi hal tersebut Panwaslu Kab.Gorontalo membantah seluruh aduan pengadu dengan memaparkan beberapa bukti bukti bahwa mereka telah melakukan dan menindak lanjuti serta  memberikan informasi yang  jelas atas  seluruh status laporan yang diadukan oleh pengadu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu turut melibatkan unsur dari Sentra Gakumdu sebelum melakukan Pleno terhadap setiap laporan yang masuk.

Dalam sidang DKPP ini, juga turut dihadirkan KPU Kab. Gorontalo sebagai pihak terkait. Majelis mempertanyakan bagaimana situasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Kab. Gorontalo, serta hubungan kedua lembaga penyelenggara yang berada di Kabupaten Gorontalo. Majelis kembali mengingatkan bahwa  kesuksesan pelaksanaan pemilu adalah merupakan tanggung jawab bersama, yang tak lepas dari kedua lembaga yang masing masing mempunyai peran dan fungsi masing-masing sebagai mitra dalam suksesnya  penyelenggaraan  pemilu.

Kemudian majelis juga turut  menyoroti dan mengingatkan kinerja sekretariat yang berada dalam institusi . Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang saat ini terjadi juga tidak lepas  dari permasalahan kesekretariatan, sehingga butuh perhatian yang lebih terhadap setiap informasi yang seharusnya menjadi rahasia lembaga, kemudian menjadi konsumsi publik yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang  belum mampu menerima hasil dari pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here