Wahyudin Akili Tekankan Evaluasi dan Intensitas Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili menekankan pentingnya perhatian seluruh jajaran terhadap intensitas kehadiran serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Lantai III Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (21/09/2026).

Wahyudin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengonfirmasi sekaligus memperoleh gambaran aktual mengenai pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di tingkat Kabupaten/Kota. Menurutnya, informasi dan umpan balik dari jajaran diperlukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan serta hal-hal yang masih perlu diperkuat.

“Melalui evaluasi ini kita ingin mendapatkan gambaran secara langsung bagaimana Konsolidasi Demokrasi dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Apa yang sudah berjalan, bagaimana intensitas pelaksanaannya, serta apa yang masih perlu kita perbaiki dan tingkatkan bersama,” ujar Wahyudin.

_{Jajaran BAwaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Senin (21/09/2026)}

Ia menegaskan bahwa Konsolidasi Demokrasi merupakan salah satu kegiatan prioritas yang perlu dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaannya diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang bagi jajaran untuk berkoordinasi, berdiskusi, menyamakan pemahaman, serta membahas berbagai perkembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Wahyudin juga mendorong agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dan disampaikan secara jelas kepada Bawaslu Provinsi. Dokumentasi dan penyampaian informasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program di masing-masing Kabupaten/Kota sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama.

“Setiap kegiatan perlu kita dokumentasikan dan laporkan dengan baik. Dari sana kita dapat melihat capaian masing-masing jajaran, mengetahui apa yang masih menjadi kendala, dan menentukan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan,” katanya.

Selain pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi, Wahyudin meminta jajaran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan sejak Januari 2026 hingga saat ini. Kegiatan yang telah selesai, masih berjalan, maupun belum terlaksana perlu dipetakan kembali sehingga agenda yang belum tuntas dapat segera ditindaklanjuti sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan bahwa intensitas kehadiran jajaran di lingkungan kerja perlu menjadi perhatian bersama. Kehadiran tersebut harus diiringi dengan keterlibatan aktif dalam koordinasi dan penyelesaian tugas sehingga setiap jajaran dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program serta pencapaian target kelembagaan.