Wahyudin Akili Lakukan Monev di Boalemo, Pastikan Program Berjalan Sesuai Perencanaan

Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo, Senin (06/04/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program sekaligus melakukan refleksi atas capaian kinerja dalam tiga bulan terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudin menjelaskan bahwa kunjungan dari pihak provinsi merupakan bagian dari agenda evaluasi berkala yang penting dilakukan pada awal Triwulan II. “Tujuan dari kedatangan kami dari provinsi, tiada lain ini sudah triwulan 2 maka sudah perlu adanya evaluasi/refleksi di 3 bulan ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dalam mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja. Selain itu, monitoring ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. “Monitoring ini memastikan apa yang Bawaslu Boalemo lakukan selama 3 bulan ke depan, saya berharap sesuai dengan apa yang direncanakan,” tambahnya.

^{Wahyudin Akili saat melaksanakan monev pelaksanaan program kegiatan Triwulan I di Bawaslu Kabupaten Boalemo, Senin (06/04/2026)}

Lebih lanjut, Wahyudin mengingatkan pentingnya pembagian kerja dan pengorganisasian yang jelas di internal lembaga. Ia menilai bahwa setiap pegawai harus memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. “Pembagian dan proses pengorganisasian terhadap masing-masing kerja dan tupoksi dari setiap pegawai yang ada sehingga tidak ada berharap dari lainnya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat segera diselesaikan. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi panduan penting dalam pelaksanaan kerja lembaga. “Berharap LAKIP dapat segera diselesaikan karena sebagai panduan untuk menuntun kita dalam pelaksanaan kerja lembaga,” ujarnya.

Wahyudin turut menekankan bahwa penyusunan program harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi kekuatan maupun kompetensi. Hal ini penting untuk menghindari kendala dalam implementasi program ke depan. “Pelaksanaan susunan program itu ada relevannya dengan sumber, kekuatan, dan kompetensi yang ada sehingga menghindari kendala,” pungkasnya.