Siap Hadapi Tantangan 2026, John Hendri Purba Ajak Bawaslu Kabupaten/Kota Perkuat Program dan Keterbukaan Informasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menegaskan pentingnya perencanaan program kegiatan secara matang meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan agenda Pembahasan Program Kegiatan Bawaslu Tahun 2026 yang digelar di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (13/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, John Hendri Purba menjelaskan bahwa tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk merencanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Menurutnya, perencanaan yang baik menjadi kunci agar program kerja Bawaslu tetap berjalan efektif dan selaras antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menekankan bahwa pada masa non tahapan pemilu, Bawaslu justru harus lebih aktif melaksanakan berbagai program. “Non tahapan ini harus kita banyak lakukan program, keterbatasan anggaran tidak bisa jadi alasan untuk berdiam diri,” ujar John. Ia menilai kreativitas dan inovasi menjadi faktor penting agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal.

^{John Hendri Purba saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (13/01/2026)}

Dari perspektif penanganan pelanggaran, John menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh melemahkan kesiapsiagaan jajaran Bawaslu. “Kami dari perspektif penanganan pelanggaran melihat keterbatasan anggaran ini kaki jaris tetap melakukan pemanasan-pemanasan gagasan, sehingga kami tetap siap sedia untuk selalu siap dalam situasi tantangan ke depan,” katanya.

Selain itu, John Hendri Purba juga menyoroti persoalan keterbukaan informasi publik yang dinilainya belum merata. Ia menawarkan solusi dengan melibatkan pihak eksternal. “Kemudian terkait keterbukaan informasi publik belum merata, maka tawaran kami adalah dengan melibatkan eksternal yang dalam hal ini KIP dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi tersebut,” jelasnya.

^{Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (13/01/2026)}

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan tahun 2026, sehingga pengawasan pemilu tetap berjalan maksimal, transparan, dan responsif terhadap tantangan ke depan.