Politik Uang Modus Digital, Idris Usuli Perkuat Kesiapan Pengawasan Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo terus memperkuat kesiapan pengawasan pemilu dengan menyusun rencana kerja di setiap divisi serta melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Upaya ini ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dalam kegiatan Diskusi Hukum Tematik Bulanan Tahun 2026 yang mengangkat tema “Politik Uang dengan Modus Digital (E-Wallet) Tantangan Pembuktian Formil & Materil”, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (09/02/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Idris menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menyusun rencana kerja sebagai bentuk kesiapan menghadapi pengawasan ke depan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga integritas demokrasi di Provinsi Gorontalo.

“Kami Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah melakukan penyusunan rencana kerja di masing-masing divisi,” ujar Idris Usuli.

Lebih lanjut, Idris menekankan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo siap menjalankan fungsi pengawasan dengan memperkuat kapasitas sumber daya pengawas di tingkat Kabupaten/Kota. Menurutnya, sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas telah disusun meskipun seluruhnya bersifat non budgeting.

“Kami siap melaksanakan pengawasan, untuk kesiapan ini kami sudah menyusun beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang kesemuanya kegiatan tersebut non budgeting,” jelasnya.

Selain itu, Idris menyampaikan bahwa seluruh agenda dan program kerja yang telah dilaksanakan sejak Januari hingga Februari 2026 akan dilaporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan koordinasi kelembagaan.

“Agenda yang telah kami laksanakan dari Januari sampai dengan hari ini akan kami laporkan ke Bawaslu RI,” katanya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menyelenggarakan kegiatan Diskusi Hukum Tematik Bulanan Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (09/02/2026)}

Dalam diskusi tematik tersebut, Bawaslu juga membahas fenomena politik uang dengan modus digital menggunakan e-wallet yang menjadi tantangan baru dalam pembuktian pelanggaran secara formil maupun materil. Idris menyebut Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun kajian terkait isu tersebut dan hasilnya akan dinilai untuk diberikan penghargaan.

“Hari ini diskusi terkait politik uang, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah melakukan penyusunan kajian terhadap hal tersebut dan selanjutnya akan kami nilai dan diberikan penghargaan berupa sertifikat,” ungkap Idris.

Idris berharap upaya yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat ditindaklanjuti oleh jajaran di daerah serta terlaksana maksimal sebagai bagian dari pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. Ia menegaskan komitmen lembaga untuk terus mendorong langkah strategis menghadapi berbagai tantangan pengawasan pemilu.

“InsyaAllah kegiatan ini tentu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Upaya-upaya ini kami usahakan terlaksana dengan maksimal,” tutupnya.