Politik Identitas : Idris Ajak Setiap Pihak Cegah Pelanggaran Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menjadi narasumber dalam Diskusi Pemilu : Tantangan Politik Identitas Pemuda Tahun Politik 2024 yang diselenggarakan PC IMM Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (30/1/2023).

Idris menyampaikan bahwa pasal 280 poin c undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menjelaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang untuk menghina suku, ras dan agama peserta pemilu lainnya. Politik identitas cenderung muncul saat masuk masa kampanye. Langkah Bawaslu menangani politik identitas ini ialah melalui pencegahan sehingga potensinya dapat ditekan menjelang pelaksanaan kampanye.

"Langkah pencegahan ini telah dilakukan Bawaslu melalui beberapa cara seperti mengawasi netralitas ASN, mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan Bawaslu di berbagai media sosial serta melakukan sosialisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat terkait pengawasan pemilu", ujar Idris.

Idris menjelaskan bahwa kemampuan Bawaslu dalam mengawasi terbatas mengingat luasnya lingkup pengawasan yang harus diawasi. Maka dari itu, upaya pengawasan ini membutuhkan dukungan setiap pihak. Dukungan ini dapat dilakukan dengan membantu Bawaslu maupun KPU mensosialisasikan terkait kepemiluan, sederhananya seperti bahaya politik uang, ajakan untuk mengawasi bersama, maupun hal lainnya melalui media sosial personal yang dimiliki.