Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo, Mantapkan Tata Kelola, Anggaran, dan Pembinaan Jajaran

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pleno pada Senin (12/10/2026) untuk mengevaluasi pelaksanaan program, realisasi anggaran, kedisiplinan pegawai, serta sejumlah agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Rapat diikuti Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, Wahyudin Akili, dan Moh. Fadjri Arsyad, serta pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Idris Usuli mengawali rapat dengan mengevaluasi sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya, termasuk DISPENSASI dan Penganugerahan PPID dan Kehumasan. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan telah berjalan dengan lancar. “Kegiatan yang telah kita laksanakan pekan lalu, baik DISPENSASI maupun penganugerahan, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita perlu menjaga kualitas pelaksanaan program-program berikutnya,” ujar Idris.

Memasuki periode triwulan ketiga, Idris juga menekankan pentingnya optimalisasi realisasi anggaran agar terserap sesuai kebutuhan dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ia turut meminta masing-masing kepala bagian memastikan setiap staf menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. “Untuk pegawai yang berulang kali tidak mengikuti apel, agar dilakukan pembinaan dan diberikan teguran sebagai bagian dari penguatan disiplin,” tegasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim mengusulkan agar Kamis Harmoni tetap diisi dengan jalan sehat dan kegiatan rutin badminton. Ia juga menyampaikan perlunya kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Lismawy membahas tindak lanjut kerja sama melalui MoU dengan Gubernur Gorontalo serta PKS dengan perangkat daerah terkait pemberdayaan perempuan.

^{Rapat Pleno di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (12/10/2026)}

Dalam bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, Moh. Fadjri Arsyad menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Indeks Kerawanan Pemilu yang akan dikerjasamakan dengan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Ia meminta bagian pengawasan segera melakukan koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Fadjri juga menyoroti Saka Adhyasta Pemilu dan meminta agar jajaran Kabupaten/Kota tidak berhenti pada proses pelantikan, tetapi terus menjalankan kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan Saka Adhyasta.

Fadjri turut mendorong pemberdayaan alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) agar tetap dirangkul dalam kegiatan kepemiluan. “Alumni P2P perlu terus diberdayakan dan dilibatkan dalam kegiatan yang kita laksanakan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dan kepemiluan,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyudin Akili melaporkan bahwa revisi draf MoU dari Universitas Gorontalo telah diterima. Ia meminta para pimpinan melakukan reviu bersama sebelum draf tersebut disepakati. John Hendri Purba kemudian mengusulkan pembinaan rutin kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting sebagai ruang evaluasi dan penguatan kelembagaan.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Bagian Administrasi Admira Wantogia menyampaikan bahwa pembinaan juga perlu menyasar jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya dalam aspek kedisiplinan. Idris kemudian mengarahkan agar pembinaan rutin tersebut dirangkaikan dengan agenda Kamis Harmoni dan dilaksanakan dengan tema yang berbeda setiap pekan.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan sejumlah rapat evaluasi melalui Zoom Meeting, termasuk evaluasi realisasi anggaran serta evaluasi khusus Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Idris meminta setiap pelaksanaan rapat rutin bersama Kabupaten/Kota memiliki tema yang jelas serta penanggung jawab dari unsur Ketua dan Anggota secara bergiliran.

Melalui rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan disiplin dan kinerja jajaran, serta memastikan setiap program pengawasan, kelembagaan, dan kemitraan berjalan secara terarah dan berkelanjutan.