Pilih Skema Tatap Muka, Moh Fadjri Arsyad Pastikan P2P Bawaslu Provinsi Gorontalo Lebih Efektif

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh Fadjri Arsyad menegaskan komitmen pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan memilih skema luring atau tatap muka dalam Rapat Koordinasi dan Training of Trainers (TOT) fasilitator P2P yang digelar Bawaslu RI secara daring, Selasa (05/05/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Moh. Fadjri Arsyad  menjelaskan bahwa terdapat beberapa alternatif skema pelaksanaan P2P yang dapat dipilih oleh Bawaslu Provinsi berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. Skema pertama memungkinkan pelaksanaan secara daring dengan target 40 peserta, di mana anggaran konsumsi dan transportasi dialihkan menjadi dukungan pulsa bagi peserta.

Sementara itu, skema kedua memberikan opsi pelaksanaan secara luring dengan penyesuaian jumlah peserta sesuai ketersediaan anggaran. Skema ini juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan daerah serta ketertiban dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai perencanaan masing-masing satuan kerja.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026)}

Menindaklanjuti hal tersebut, Fadjri menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo memutuskan menggunakan skema kedua, yakni pelaksanaan P2P secara luring. Menurutnya, pendekatan tatap muka dinilai lebih efektif dalam membangun kapasitas peserta sekaligus memperkuat interaksi langsung dengan masyarakat.

“Kami memilih skema luring karena dinilai lebih optimal dalam proses transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas peserta. Interaksi langsung menjadi kunci dalam membangun pemahaman yang komprehensif terkait pengawasan partisipatif,” ujar Fadjri.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan daerah serta masukan dari Bawaslu kabupaten/kota di Gorontalo. “Kami telah memetakan kebutuhan bersama kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan P2P tetap berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026)}

Lebih lanjut, Fadjri menekankan bahwa pelaksanaan P2P tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target, tetapi juga pada keberlanjutan program. Oleh karena itu, pemilihan peserta akan dilakukan secara selektif agar mampu menjadi agen pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Kegiatan TOT ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia sebagai bagian dari penguatan strategi pengawasan partisipatif dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang. Fadjri berharap, melalui skema yang dipilih, implementasi P2P di Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.