Perkuat Keterbukaan Informasi Publik 2026, Bawaslu Provinsi Gorontalo Koordinasi dengan Komisi Informasi

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo -  Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Kamis (29/01/2026), sebagai bagian dari penguatan komitmen transparansi badan publik.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota John Hendri Purba, Moh. Fadjri Arsyad, Wahyudin Akili, dan Lismawy Ibrahim, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. “Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Komisi Informasi tahun kemarin, untuk itu kami datang ke sini hari ini,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan keterbukaan informasi yang diraih Bawaslu Gorontalo. “Terima kasih kami sampaikan atas penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai badan publik informatif sehingga membawa kami masuk empat besar informatif di tingkat nasional,” tambahnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo terkait pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Kamis (29/01/2026)}
Lebih lanjut, Idris Usuli mengungkapkan harapan agar Komisi Informasi dapat berkolaborasi dalam memberikan penilaian keterbukaan informasi kepada Bawaslu kabupaten/kota. “Kami berharap dukungan Komisi Informasi untuk memberikan gambaran indikator penilaian keterbukaan informasi. Dalam kondisi efisiensi anggaran, penguatan akan kami laksanakan melalui zoom meeting,” jelasnya. Ia menambahkan, mekanisme teknis penguatan keterbukaan informasi di kabupaten/kota akan disampaikan oleh Koordinator Divisi yang membidangi, yakni John Hendri Purba.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba menegaskan bahwa capaian nasional yang diraih tidak terlepas dari kolaborasi dengan Komisi Informasi. “Berkat kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Komisi Informasi, kami bisa meraih penghargaan di tingkat nasional, untuk itu kami ucapkan terima kasih,” katanya. Menurutnya, keterbukaan informasi harus dibangun melalui hubungan dan kolaborasi berkelanjutan dengan instansi terkait agar prestasi tersebut juga dapat diraih oleh Bawaslu kabupaten/kota.

John menambahkan, pihaknya berharap kerja sama dengan Komisi Informasi dapat terjalin sejak awal hingga akhir tahapan penilaian. “Kami berharap ada kolaborasi dengan Komisi Informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada Bawaslu kabupaten/kota sebelum dilakukan penilaian keterbukaan informasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo terkait Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Kantor BKD Provinsi Gorontalo, Kamis (29/01/2026)}
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte menyambut baik kunjungan Bawaslu. “Terima kasih kami sampaikan atas nama lembaga atas kunjungan dari Bawaslu hari ini,” ucapnya. Ia mengapresiasi komitmen Bawaslu sebagai badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi dan menyatakan kesiapan Komisi Informasi untuk terus mendukung program Bawaslu. “Pada intinya kami siap bekerja sama, termasuk dalam tahapan bimtek, asistensi, hingga monev ke depan, bahkan kegiatan ini bisa menjadi salah satu inovasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penilaian keterbukaan informasi,” pungkasnya.