Nikson Entengo Tegaskan WFA Bukan Libur, Pola Kerja WFA Tetap Terukur dan Berorientasi Publik

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Kamis (05/02/2026). Rapat ini membahas sosialisasi kewajiban pelaporan kinerja harian pegawai yang melaksanakan Work From Anywhere (WFA) agar pelaksanaan tugas tetap terukur, tertib administrasi, dan dapat dimonitor secara berjenjang.

Rapat tersebut dipimpin dan dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, yang menegaskan bahwa penerapan WFA tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran dalam tanggung jawab kerja. Ia menyampaikan bahwa Bawaslu RI telah mengeluarkan surat terkait pelaporan kinerja harian bagi pegawai WFA guna memastikan aktivitas kerja tetap berjalan efektif.

“Penerapan WFA ini juga tidak meniadakan aspek tanggung jawab dan pekerjaan kita, tolong dipahami bahwa WFA bukan berarti kita libur,” ujar Nikson dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, rapat juga membahas mekanisme verifikasi dan penilaian laporan kinerja oleh atasan langsung, serta tata cara penyusunan dan penyampaian rekapitulasi laporan bulanan. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unit kerja di tingkat kabupaten/kota menjalankan pola kerja fleksibel dengan tetap mengedepankan disiplin dan akuntabilitas.

^{Nikson Entengo saat menyampaikan arahan pada rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Kamis (05/02/2026)}

Dalam arahannya, Nikson juga mendorong seluruh jajaran untuk mengubah pola pikir dalam mengelola lembaga dengan menekankan orientasi kebijakan yang berdampak langsung bagi publik. Ia mengingatkan agar program kerja tidak hanya berfokus pada capaian output semata, melainkan outcome yang nyata bagi masyarakat.

“Mari kita merubah mindset dan paradigma kita untuk mengelola lembaga ini dengan mengedepankan ruang-ruang partisipatif, orientasi dari segala kebijakan yang akan kita ambil berdasarkan outcome, tidak sekadar berbasis output atau sekadar sebuah program,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta pimpinan di setiap tingkatan untuk membuka ruang dialektika pemikiran hingga ke jajaran staf, serta menunjukkan kapasitas kepemimpinan strategis melalui keteladanan dan konsistensi. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat menjadi kunci agar tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan optimal meskipun dalam pola kerja fleksibel.

“Catatan yang perlu saya ingatkan, mari kita mengakomodasi dialektika pemikiran sampai di jajaran staf, tunjukan kapasitas Bapak/Ibu sebagai pemimpin yang strategis, sehingga prinsip keteladanan dan konsistensi kita dalam memastikan tugas-tugas kelembagaan ini selalu berjalan optimal,” pungkas Nikson.