Moh. Fadjri Arsyad Tekankan P2P 2026 Harus Lahirkan Pengawas Partisipatif yang Bergerak Nyata

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad menekankan pentingnya penguatan substansi materi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 agar mampu melahirkan peserta yang tidak hanya memahami teori pengawasan pemilu, tetapi juga mampu bergerak nyata dalam membangun pengawasan partisipatif di masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri pada kegiatan Training of Trainers (ToT) fasilitator P2P se-Provinsi Gorontalo yang digelar melalui Zoom Meeting, Rabu (13/05/2026).

Dalam pemaparannya, Moh. Fadjri Arsyad menjelaskan bahwa seluruh materi yang disusun dalam modul P2P telah dirancang secara terstruktur oleh Bawaslu RI dan diperkuat dengan pembelajaran mandiri melalui modul maupun media visual. Menurutnya, peserta P2P nantinya akan melalui tahapan pre-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari secara mandiri sebelum memasuki proses diskusi tatap muka.

“Kami ingin memastikan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya tidak ada perbedaan dalam penyampaian dan penguatan materi. Target dari P2P tahun ini bukan hanya peserta menguasai materi, tetapi bagaimana mereka dapat bergerak nyata untuk Pemilu 2029 yang bermartabat,” ujar Moh. Fadjri Arsyad. Ia menambahkan bahwa alumni P2P diharapkan mampu membentuk komunitas pengawasan partisipatif yang dapat memberikan kontribusi langsung dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di daerah masing-masing.

Fadjri juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif fasilitator kabupaten/kota dalam memberikan kritik dan masukan terhadap modul yang telah disusun. Menurutnya, forum ToT bukan sekadar penyampaian materi, tetapi menjadi ruang penyamaan persepsi dan penguatan substansi agar seluruh materi dapat disampaikan secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Moh. Fadjri Arsyad turut memaparkan sejumlah materi utama dalam P2P, di antaranya teknik pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengembangan gerakan pengawas partisipatif, pemberdayaan komunitas, hingga pengawasan partisipatif berbasis digital. Ia menilai penguatan jejaring komunitas dan kolaborasi bersama perguruan tinggi serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk membangun pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di Gorontalo.

“Kami ingin peserta tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga terdorong untuk berpikir kreatif dan inovatif. Karena itu, metode pembelajaran harus mampu menggairahkan proses diskusi dan mendorong lahirnya inovasi pengawasan partisipatif,” jelas Fadjri. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi seperti kampung pengawasan partisipatif dan pojok pengawasan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad saat menyampaikan materi pada kegiatan Training of Trainers (ToT) fasilitator P2P se-Provinsi Gorontalo yang digelar melalui Zoom Meeting, Rabu (13/05/2026)}

Menurut Moh. Fadjri Arsyad, strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya sebatas pengawasan langsung, tetapi juga melalui mitigasi kerawanan, edukasi publik, pelibatan masyarakat, hingga kolaborasi bersama berbagai mitra strategis. Ia berharap seluruh fasilitator mampu menyampaikan substansi tersebut secara maksimal kepada peserta P2P di masing-masing daerah sehingga tujuan penguatan pengawasan partisipatif dapat tercapai secara optimal.