Moh. Fadjri Arsyad Dorong Sinergi Bawaslu dan KPU Gorontalo Perkuat Pengawasan Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan, Senin (09/02/2026). Pertemuan berlangsung di Ruangan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dan membahas pentingnya penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas kepemiluan di lapangan.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad menegaskan bahwa sinergi antara Bawaslu dan KPU sangat diperlukan agar pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di tingkat teknis. Ia berharap koordinasi dapat terus ditingkatkan demi menyamakan langkah saat bertugas di lapangan.

“Harapan kita juga pada saat Bawaslu dan KPU saat melakukan tugas di lapangan presepsi kita sama,” ujar Moh. Fadjri Arsyad. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut koordinasi jika terdapat petunjuk teknis dari KPU yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan pengawasan.

Menurutnya, kesamaan tindakan dan pemahaman di lapangan merupakan kunci agar proses pengawasan dan penyelenggaraan berjalan searah. “Tindakan kita harus sama dilapangan,” tegasnya. Ia menambahkan, apabila terdapat petunjuk teknis yang relevan, maka perlu dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antar lembaga.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menerima kunjungan koordinasi dari KPU Provinsi Gorontalo di Ruangan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (09/02/2026)}

Dalam kesempatan itu, Fadjri menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terus melakukan penguatan serta arahan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Bawaslu juga membuka posko aduan masyarakat dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui pengawasan melekat serta uji petik di lapangan.

“Bawaslu Provinsi Gorontalo tetap melakukan penguatan dan arahan ke Kabupaten/Kota terkait PDPB kami punya Posko aduan masyarakat, dan aduan yang masuk ini kami tindak lanjuti dengan melakukan pengawasan melekat dan juga melakukan uji petik,” ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan stakeholder hingga tingkat bawah guna memastikan pengawasan berjalan efektif.

Fadjri juga mengingatkan pentingnya pemahaman bersama dalam menanggapi saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU. Ia berharap saran perbaikan tersebut tidak dimaknai negatif, mengingat Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. “Kami berharap, ketika kami memasukan saran perbaikan yang kami masukan agar tidak di maknai lain, karena Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara pemilu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki program apel pengawasan partisipatif yang menyasar pemilih pemula melalui peserta didik. Program ini diharapkan dapat melibatkan KPU agar pelaksanaannya lebih maksimal dan memberikan dampak edukasi politik yang luas. “Kami juga punya program apel pengawasan partisipatif, kami berharap kita bisa sama-sama turun dalam rangka melakukan apel tersebut,” tutupnya.