Matangkan Persiapan P2P, Moh. Fadjri Arsyad Tekankan Koordinasi Internal dan Optimalisasi Data

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menekankan pentingnya percepatan persiapan kegiatan Pengawasan Partisipatif (P2P) dalam rapat kedevisian bersama staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, yang digelar di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Fadjri menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait pelaksanaan P2P. Ia meminta seluruh jajaran untuk segera merampungkan berbagai kebutuhan teknis hingga tahapan pelaksanaan kegiatan. “Rapat hari ini dalam rangka menindaklanjuti rapat terkait P2P. Saya berharap Bapak/Ibu bisa merampungkan persiapan sampai dengan pelaksanaan P2P nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal sebelum dibahas lebih lanjut bersama pimpinan dalam rapat pleno. Hal ini dinilai penting guna memastikan kesiapan matang sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan. “Mekanisme pelaksanaan ini kita harus selesaikan di internal kita terlebih dahulu sebelum nanti akan kami bahas dengan pimpinan dalam rapat pleno,” tegasnya.

^{Rapat kedevisian bersama staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, yang digelar di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026)}

Fadjri juga mengingatkan adanya tenggat waktu pelaporan kepada Bawaslu RI. Ia menargetkan sebelum tanggal 30 April, seluruh data terkait jumlah dan jadwal pelaksanaan kegiatan P2P sudah harus dilaporkan. “Sebelum tanggal 30 kita harus sudah melaporkan ke Bawaslu RI terkait jumlah dan jadwal pelaksanaan kegiatan P2P,” katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan rencana penguatan pengawasan partisipatif melalui pengaktifan pojok pengawasan dan kampung pengawasan partisipatif. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Di sisi lain, Fadjri turut menyoroti pentingnya optimalisasi data. Ia meminta agar permintaan data terkait partisipasi masyarakat serta data PDPB triwulan pertama segera dirampungkan. Tak hanya itu, aspek kehumasan juga menjadi perhatian, di mana ia menginstruksikan agar publikasi kegiatan lebih dioptimalkan serta dilakukan monitoring terhadap kinerja kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota.