Lismawy Ibrahim Targetkan Penyelesaian LHKPN Pejabat Bawaslu se- Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, menegaskan komitmen percepatan penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (20/01/2026).

Dalam kesempatan itu, Lismawy menekankan pentingnya kepatuhan seluruh jajaran terhadap kewajiban pelaporan kekayaan sebagai bagian dari penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Ia berharap Bawaslu Gorontalo dapat menjadi satuan kerja yang tercepat dalam menuntaskan pelaporan LHKPN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Beberapa penyampaian sudah disampaikan oleh Ketua dan pimpinan lainnya, saya hanya akan menambahkan sedikit terkait LHKPN pejabat di Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Saya berharap kita berusaha menjadi yang tercepat dalam menyelesaikan LHKPN untuk seluruh Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo,” ujar Lismawy.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (20/01/2026)}

Selain LHKPN, ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kewajiban administrasi keuangan lainnya, yakni pelaporan Coratex serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh seluruh pejabat dan pegawai. Menurutnya, kepatuhan terhadap pelaporan tersebut merupakan indikator profesionalisme aparatur dan bentuk tanggung jawab kepada negara.

“Selain LHKPN, saya juga menambahkan terkait penyelesaian Coratex dan juga SPT Tahunan,” lanjutnya dalam forum tersebut.

Melalui bimbingan teknis ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap seluruh jajaran dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin administrasi, sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, bersih, dan berintegritas dalam menghadapi agenda pengawasan pemilu ke depan.