Lismawy Ibrahim: Evaluasi Anggaran Jadi Momentum Perkuat Akuntabilitas

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota mempercepat penyelesaian program dan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas serta kesesuaian terhadap rencana kegiatan.

Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026 melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10/2026). Kegiatan turut dihadiri Kepala Bagian Administrasi Admira Wantogia, staf perencanaan, dan jajaran kabupaten/kota yang diundang.

Lismawy menegaskan bahwa rapat evaluasi merupakan momentum untuk mencermati capaian sekaligus memperbaiki pelaksanaan program. Menurutnya, realisasi anggaran perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kemampuan lembaga menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

“Rapat pemantauan dan evaluasi ini merupakan momentum untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan lembaga yang baik,” tegas Lismawy.

^{Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026 melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10/2026)}

Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat realisasi anggaran yang memerlukan percepatan. Karena itu, setiap satuan kerja perlu mengidentifikasi jenis belanja dan kegiatan yang belum terselesaikan serta menjelaskan hambatan yang dihadapi.

“Kita perlu menggali apa yang menjadi kendala bapak dan ibu, sehingga dapat merumuskan solusi untuk pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah diberikan Bawaslu RI,” ujarnya.

Menjelang akhir tahun, Lismawy juga mendorong jajaran menyusun langkah kerja yang terukur dan mengembangkan kegiatan penguatan kelembagaan sesuai perencanaan. Ia berharap forum evaluasi menghasilkan tindak lanjut yang jelas agar sisa waktu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lismawy menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan persoalan di masing-masing satuan kerja. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, hambatan pelaksanaan program diharapkan dapat segera ditangani sehingga penyelesaian anggaran berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.