Konsolidasi Demokrasi: Bawaslu Provinsi Gorontalo dan UNUGO Sinkronkan Peran Akademisi dalam Kepemiluan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, melakukan Konsolidasi Demokrasi bersama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Senin (02/02/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Bawaslu RI sekaligus penguatan kolaborasi kelembagaan dengan perguruan tinggi.

Fadjri Arsyad menjelaskan, konsolidasi tersebut juga menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan UNUGO. “Kami hari ini dalam rangka Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut instruksi Bawaslu RI, sekaligus menindaklanjuti MoU yang telah disepakati,” ujar Fadjri.

Dalam pertemuan itu, Bawaslu menawarkan keterlibatan langsung dalam proses akademik. Menurut Moh. Fadjri Arsyad, pihaknya siap mengisi jam perkuliahan pada mata kuliah yang berkaitan dengan kepemiluan. “Kami menawarkan untuk bisa mengisi jam perkuliahan terkait mata kuliah yang berhubungan dengan Pemilu,” katanya.

Selain kegiatan akademik, Bawaslu juga membuka ruang kolaborasi pada aktivitas kemahasiswaan. “Termasuk giat-giat kemahasiswaan, kami siap jika diminta menjadi narasumber,” tambah Fadjri. Ia menegaskan, pendekatan ini ditujukan untuk memperluas literasi demokrasi dan memperkuat pengawasan partisipatif berbasis kampus.

^{Moh. Fadjri Arsyad, saat melakukan Konsolidasi Demokrasi bersama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Senin (02/02/2026)}

Lebih lanjut, Fadjri mengungkapkan bahwa Bawaslu memiliki program pengawasan partisipatif melalui podcast sebagai media publikasi. “Kami berharap dari UNUGO bisa menjadi narasumber dalam podcast kami untuk membahas peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UNUGO Prof. Dr. H. Lahaji, M.Ag menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif Bawaslu. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Pada dasarnya kami siap, dan akan kami siapkan terlebih dahulu mekanismenya, apakah masuk dalam jam perkuliahan atau melalui kuliah umum,” tuturnya.

Prof. Lahaji menambahkan, kerja sama ini dinilai strategis bagi penguatan peran mahasiswa dalam demokrasi. “Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini,” pungkasnya.