John Hendri Purba Jadi Narasumber Podcast Bawaslu Bone Bolango, Kupas Tuntas Penanganan Pelanggaran Pilkada

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menjadi narasumber dalam program podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango di Kantor Bawaslu Bone Bolango, Rabu (29/04/2026). Kegiatan ini membahas berbagai aspek penanganan pelanggaran pemilihan, mulai dari pengalaman praktis hingga tantangan dalam menjaga integritas pengawasan pemilu.

Dalam diskusi tersebut, John menguraikan pengalamannya dalam menangani pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menjelaskan bahwa setiap tahapan penanganan pelanggaran memiliki mekanisme yang jelas dan harus dijalankan secara sistematis. “Kami tidak hanya melihat peristiwa secara kasat mata, tetapi juga menggunakan parameter dan standar tertentu untuk menilai apakah suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memahami perbedaan mekanisme penanganan antar jenis pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran administrasi memiliki prosedur yang berbeda dibandingkan dengan pelanggaran pidana pemilihan maupun pelanggaran kode etik. “Setiap jenis pelanggaran memiliki karakteristik dan pendekatan hukum yang berbeda, sehingga penanganannya pun harus disesuaikan agar tepat sasaran,” jelas John.

^{John Hendri Purba, menjadi narasumber dalam program podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango di Kantor Bawaslu Bone Bolango, Rabu (29/04/2026)}

Dalam kesempatan itu, John juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi Bawaslu, khususnya dalam aspek pembuktian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ia menyebut bahwa pembuktian TSM membutuhkan alat bukti yang kuat serta analisis yang komprehensif. “Kasus TSM tidak mudah dibuktikan karena harus memenuhi unsur yang kompleks, sehingga membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap prosesnya,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dan objektivitas di tengah tekanan politik yang kerap muncul. Menurutnya, Bawaslu harus tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan. “Integritas adalah kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas akan menurun,” tegasnya.

Di akhir diskusi, John menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperbaiki ke depan agar penanganan pelanggaran dapat berjalan lebih efektif dan adil. Ia juga memberikan harapan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan. “Ke depan, perlu ada penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan sinergi antar lembaga agar pengawasan dan penegakan hukum pemilihan semakin optimal,” pungkasnya.