John Hendri Purba: Awasi Pemilu, Jaga Demokrasi Lewat Penguatan Pemahaman Regulasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Anggotanya, John Hendri Purba, menyampaikan materi dalam kegiatan ngabuburit bertema “Awasi Pemilu, Jaga Demokrasi” yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (04/03/2026). Dalam kegiatan tersebut, John menekankan pentingnya penguatan pemahaman regulasi kepemiluan sebagai fondasi menjaga kualitas demokrasi, khususnya menjelang tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya.

Kegiatan yang digelar pada momentum bulan suci Ramadan itu diapresiasi langsung oleh John Hendri Purba. Ia menilai inisiatif ngabuburit yang dilaksanakan Bawaslu Pohuwato bukan sekadar diskusi biasa, melainkan ruang reflektif yang bernilai strategis. “Saya mengapresiasi kegiatan ngabuburit yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Pohuwato. Ini bukan hanya forum diskusi, tetapi juga ruang membangun kesadaran kolektif dalam mengawal demokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan spiritual dalam suasana Ramadan memiliki relevansi kuat dengan tugas pengawasan pemilu. Ia menyebutkan bahwa dimensi spiritual mampu menjadi instrumen pengendali diri dalam menghadapi dinamika demokrasi yang kerap memunculkan ego sektoral maupun kepentingan politik. “Kegiatan spiritual seperti ini bisa membalancing ego, apalagi di bulan suci Ramadan. Nilai-nilai kejujuran dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap proses demokrasi,” tegas John.

^{John Hendri Purba, saat menyampaikan materi dalam kegiatan ngabuburit bertema “Awasi Pemilu, Jaga Demokrasi” yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (04/03/2026)}

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dinamika demokrasi dalam pemilu dan pemilihan masih diwarnai minimnya pemahaman terhadap regulasi. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga sengketa proses. Karena itu, peningkatan literasi kepemiluan menjadi kebutuhan mendesak. “Masih minimnya pemahaman regulasi, baik di kalangan masyarakat maupun penyelenggara, menjadi tantangan serius. Maka perlu adanya peningkatan pemahaman aturan kepada semua pihak,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, John mendorong adanya kolaborasi yang lebih intensif antara lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor hukum serta memperkuat pengawasan partisipatif. “Kolaborasi antar lembaga penyelenggara dan pemerintah menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif dan demokrasi tetap terjaga,” pungkasnya.