Ikuti TOT P2P, Bawaslu Provinsi Gorontalo Perkuat Strategi Pengawasan Partisipatif

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh Fadjri Arsyad bersama Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas serta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas fasilitator dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu.

Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang dalam arahannya menekankan pentingnya kreativitas di tengah tantangan target kinerja yang tinggi dan kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menuntut jajaran Bawaslu di daerah untuk mampu berinovasi tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku.

“Di tahun ini memang kita diberikan target yang sangat tinggi, tetapi di sisi lain ada efisiensi yang tidak bisa dihindari. Dalam situasi seperti ini, kreativitas perlu diberlakukan tanpa menyalahi aturan agar tidak menimbulkan persoalan,” ujar Lolly dalam arahannya.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program P2P di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diberikan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. “Ukuran fleksibilitas adalah situasi dan kesiapan lokal. Teman-teman di daerah punya ruang gerak, tetapi tetap harus mengikuti aturan main agar program berjalan dengan baik dan aman,” tambahnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), melalui Zoom Meeting, Selasa (05/05/2026)}

Lebih lanjut, Lolly menyoroti pentingnya pemilihan peserta P2P yang memiliki kapasitas dan kemampuan bergerak di lapangan. Menurutnya, tingginya target program harus diimbangi dengan kualitas sumber daya peserta yang mampu memastikan keberlanjutan program. “Target kita tinggi, realitasnya efisiensi. Maka peserta harus benar-benar yang kita yakini mampu bergerak dan melanjutkan program ini secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya Bawaslu daerah dalam memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi. Namun, ia mengingatkan bahwa interaksi langsung dengan masyarakat tetap menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi terkait, Kepala Bagian Pengawasan, serta staf pengawasan dari seluruh Indonesia.