Idris Usuli Soroti Isu Strategis dan Potensi Kerawanan Pilkada 2024

Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, memaparkan sejumlah isu strategis terkait potensi kerawanan dalam tahapan kampanye dan dana kampanye Pilkada 2024. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Aston pada Senin (16/9/2024), Idris menegaskan pentingnya pencegahan sejak dini demi menjaga integritas pesta demokrasi.   Dalam paparannya, Idris Usuli menyebutkan beberapa potensi kerawanan pada tahapan kampanye. "Kerawanan waktu kampanye seperti pemasangan iklan dan baliho yang dilakukan sebelum masa kampanye dan saat masa tenang, serta kerawanan pelaku dan materi kampanye menjadi perhatian utama kami," jelas Idris. Ia juga menyoroti metode kampanye yang kerap disalahgunakan, serta potensi ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara dalam proses kampanye.   Selain itu, masalah dana kampanye menjadi isu krusial yang disoroti oleh Idris Usuli. Menurutnya, banyak kandidat yang tidak mematuhi aturan terkait pencatatan dana kampanye, termasuk manipulasi laporan pemasukan dari sumbangan dan ketidakcocokan antara laporan dengan pengeluaran di lapangan. "Masalah utama dana kampanye terletak pada kepatuhan kandidat dalam pencatatan, manipulasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta ketidaksesuaian laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan," ungkap Idris. [caption id="attachment_9824" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli saat memberikan materi Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Aston pada Senin (16/9/2024).[/caption] Lebih lanjut Idris Usuli sampaikan, Bawaslu menyusun berbagai strategi untuk mencegah permasalahan ini. "terkait pelaksanaan kampanya nanti beberapa langkah yang kami lakukan untuk mencegah pelanggaran dengan imbauan kepada KPU dan peserta Pilkada, melakukan pengawasan melekat, sosialisasi, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan," jelasnya. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye.   Dengan adanya pengawasan ketat dan langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih bersih dan transparan, sehingga demokrasi di Gorontalo tetap terjaga dengan baik.