Hadiri Rakor Strategi Pengawasan, Rahmad: Data Pemilih Mutakhir Diperlukan Peran Aktif Semua Stakeholder

Rahmad Mohi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dihadiri Deputi Bidang Teknis, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu dan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi se-Indonesia bertempat di Provinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 5 s.d 7 Februari 2022. Anggota Bawaslu RI Mohamad Afiffudin yang membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan, dalam arahannya menyampaikan bahwa Bawaslu harus menyiapkan rencana guna merumuskan strategi pengawasan untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 20224. Terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, lanjut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu RI juga menjelaskan bahwa Bawaslu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat belajar dari pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu. Rahmad Mohi pada Rakor tersebut menyampaikan untuk daftar pemilih berkelanjutan Bawaslu dan KPU tidak mempunyai perangkat adhoc (kecamatan dan desa) sehingga data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lanjut Rahmad, sehingga untuk mencapai daftar pemilih mutakhir diperlukan peran aktif semua stakeholder terutama tiga lembaga (Bawaslu, KPU dan Disdukcapil) dengan didukung data otentik oleh pemerintah daerah sampai dengan tingkat bawah baik itu kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Data ini untuk mendeteksi pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, contohnya pemilih ganda, meninggal dunia, TNI/Polri dan pindah penduduk. Adapun narasumber dari lembaga eksternal pada rakor tersebut yaitu Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua DKPP Prof. Muhammad, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Pegiat Pemilu.