Gelar Rakor, Bawaslu Samakan Persepsi Dalam Proses Penanganan Pelanggaran

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo - Dalam rangka optimalisasi kinerja dalam menangani potensi pelanggaran pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Penetapan Jumlah Kursi Dan Pemetaan Daerah Pemilihan yang berlangsung di Lantai III Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Selasa. (24/01/2023). Rapat ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Ahmad Abdullah, Amin Abdullah, John Hendri Purba, Lismawy Ibrahim, serta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo. Pengawas pemilu harus benar-benar cermat memonitoring terkait implementasi tujuh prinsip dalam pemetaan dapil. Hal tersebut kata Idris saat membuka rapat koordinasi. Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba pada rapat tersebut menyampaikan bahwa kesamaan persepsi sangat penting dalam memahami penanganan pelanggaran khususnya pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penataan dapil. Ada dua rencana kegiatan kita kedepannya dalam mewujudkan hal ini, yang pertama dalam rangka meningkatkan kapasitas kita dalam penanganan pelanggaran, maka setiap bulan akan dilaksanakan bedah regulasi. kedua adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas panwaslu kecamatan dalam konteks penanganan pelanggaran. Akan diadakan kompetisi sosialisasi penanganan pelanggaran dalam bentuk video dan animasi. menurut John, hal tersebut akan memunculkan ide kreatif, inovasi, dan keinginan untuk lebih mendalami terkait regulasi penanganan pelanggaran pemilu. Ahmad Abdullah menambahkan bahwa prinsip proporsionalitas dalam pemilu harus diperhatikan. Jumlah kursi atau dapil dalam pemilihan menentukan banyaknya suara pemilih yang terwakili dalam pemilihan. Oleh karena itu, Ahmad mengharapakan segala proses tahapan dan pelaksanaan tugas dalam penanganan pelanggaran dicermati sesuai dengan ketentuan serta senantiasa membangun komunikasi Bawaslu Provinsi.