Evaluasi Program dan Agenda Strategis Jadi Fokus Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat pleno mingguan di kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (25/05/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, bersama Anggota Moh. Fadjri Arsyad, Wahyudin Akili, Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, serta jajaran pejabat struktural. Rapat membahas evaluasi kegiatan selama sepekan, agenda kerja pekan depan, hingga sejumlah program strategis kelembagaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menjelaskan bahwa rapat pleno menjadi forum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah direncanakan. “Pembahasan rapat pleno pada hari ini yakni evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama sepekan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pekan depan serta hal-hal lain yang dianggap penting,” ujar Idris dalam pleno tersebut.

Dalam rapat itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, menyampaikan sejumlah agenda dari Divisi SDM dan Organisasi. Ia mengatakan program Harmoni akan kembali dilaksanakan melalui kegiatan jalan sehat pada 4 Juni 2026 mendatang. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan. “Mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan kami masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas pemberdayaan perempuan,” kata Lismawy.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menyampaikan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran akan melaksanakan pembinaan dan evaluasi tahap kedua yang berfokus pada penanganan pelanggaran pada Pilkada sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan penginputan bukti dukung dalam penilaian PPID yang diberikan tenggat waktu selama satu bulan. “Untuk kegiatan divisi penanganan pelanggaran, kami akan melaksanakan pembinaan dan evaluasi tahap kedua yang akan berfokus pada pelaksanaan penanganan pelanggaran Pilkada yang lalu,” ungkap John.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar rapat pleno mingguan di kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (25/05/2026)}

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, melaporkan bahwa kegiatan Diskusi Tematik yang menjadi program Divisi Hukum dan Sengketa telah sukses dilaksanakan pada 21 Mei 2026. Ia menyebut jadwal kegiatan diskusi berikutnya akan diinformasikan kembali setelah ditetapkan. Di sisi lain, Moh. Fadjri Arsyad turut mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar serentak di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo pada 19 Mei 2026. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar meski jumlah peserta di lima kabupaten belum memenuhi kuota yang ditetapkan. “Hanya Kota Gorontalo yang memenuhi kuota peserta,” kata Fadjri.

Fadjri juga menyoroti pelaksanaan P2P di Kabupaten Boalemo yang dinilai masih memiliki catatan terkait peran fasilitator dalam kegiatan. Selain itu, pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan sejumlah kampus terkait program Kampung Pengawasan Partisipatif dan Pojok Pengawasan yang ditargetkan dapat terealisasi pada Juni 2026. “Kami harapkan pada bulan Juni 2026 nanti kegiatan tersebut bisa terealisasi,” tambahnya.

Dari sisi kesekretariatan, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia, melaporkan bahwa realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mencapai 47,92 persen. Ia juga menyampaikan bahwa pada 26 Mei 2026 akan dilaksanakan rapat terkait penggunaan anggaran dana hibah.

Menutup rapat pleno, Idris Usuli memaparkan sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di antaranya upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, kegiatan jalan sehat program Harmoni pada 4 Juni 2026, pemasangan spanduk ucapan Hari Raya Idul Adha, hingga sosialisasi reformasi birokrasi pada 10 Juni 2026. Selain itu, Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat dijadwalkan akan berkunjung ke Gorontalo pada 7 Juni 2026 selama tujuh hari dan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota pada 8 Juni 2026.