Dalam Rapat Evaluasi, Nikson Entengo Soroti Pentingnya Rencana Aksi yang Terukur dan Akuntabel

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo– Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, menegaskan pentingnya penyusunan rencana aksi yang berkualitas sebagai kunci peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang diikuti jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Gorontalo secara daring, Jumat (24/04/2026).

Dalam forum tersebut, Nikson menekankan bahwa rencana aksi harus disusun secara cermat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan lembaga secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pedoman operasional yang menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program ke depan. “Saya berharap seluruh jajaran dapat menyusun secara cermat, realistis, dan mampu menjawab segala aspek kebutuhan lembaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nikson menjelaskan bahwa rencana aksi memiliki fungsi strategis sebagai kompas dalam memastikan seluruh program berjalan terarah. Selain itu, dokumen tersebut juga berperan sebagai alat kendali dan monitoring untuk mengukur kesesuaian antara target dan realisasi program. “Rencana aksi harus menjabarkan secara konkret langkah-langkah pelaksanaan program, sekaligus menjadi alat kendali dan ruang monitoring apakah program berjalan sesuai target,” tegasnya.

^{Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang diikuti jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Gorontalo secara daring, Jumat (24/04/2026)}

Ia juga menambahkan bahwa rencana aksi berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pembanding dalam menilai capaian kinerja. Dengan demikian, setiap program dapat dianalisis secara objektif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan di masa mendatang. Tidak hanya itu, rencana aksi dinilai mampu memperkuat akuntabilitas lembaga serta memudahkan sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Nikson turut menekankan bahwa sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara, Bawaslu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran menjadikan forum rapat ini sebagai ruang diskusi yang konstruktif, terbuka, dan solutif. “Jika terdapat kendala, kita bisa cari solusi bersama agar menghasilkan dokumen rencana aksi yang berkualitas,” ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Nikson berharap seluruh jajaran dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dengan berpedoman pada rencana aksi yang disusun. Ia optimistis, melalui perencanaan yang matang dan terukur, kinerja Bawaslu ke depan akan semakin efektif, terarah, dan akuntabel.