Kordiv Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinbsi Gorontalo Idris Usuli menghadiri Rapat dalam Kantor (RDK) terkait validasi pelanggaran administrasi dan administrasi cepat bertempat di Jakarta Ruang Rapat lantai 4 Bawaslu Republik Indonesia (19/02/2020).

Hadir memberikan sambutan dan arahan Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar yang menekankan pada kinerja PPID dan JDIH sepenuhnya membutuhkan dukungan dan kerja dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.

Hal senada juga disampaikan tenaga ahli hukum Bawaslu RI Dr.Bachtiar. Beliau menambahkan bahwa apa yang disampaikan Fritz berhubungan dengan validasi putusan pelanggaran administrasi masing-masing Provinsi yang akan bisa dilihat dalam JDIH.

Dalan pelaporan pelanggaran di prov gorontalo  Idris Usuli menyampaikan laporan terkait jumlah putusan yang terangkum dalam database Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.

“Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota menangani 8 (delapan) pelanggaran administrasi yang kini tercatat sebanyak 2 (dua) putusan awal dan 6 (enam) putusan akhir, sedangkan untuk administrasi cepat tidak ada sama sekali  (nihil).

Adapun putusan mengenai kasus merugikan atau menguntungkan bagi paslon ada 2 (dua) putusan dan semuanya terjadi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan yang menghadirkan seluruh Kordiv Hukum,Humas dan Datin  se- Provinsi di Indonesia ini membahas secara evaluative gambaran pelanggaran yang nantinya akan menjadi semacam rujukan dalam menghadapi dugaan pelanggaran di Pilkada tahun 2020 dan juga bisa dijadikan bahan kajian dan penulisan karya ilmiah

#Salamawas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here