Untuk memaksimalkan kesiapan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, dalam menangani sengketa proses pemilihan khususnya terkait dengan penyerahan daftar dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung di hotel Horizon kota Gorontalo dengan menghadirkan Tenaga Asistensi (TA) Divisi Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Republik Indonesia Ali Umar Harahab, Rabu (26/02).

Sesuai ketentuan UU No. 1. Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, bahwa bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selain didaftarkan oleh partai politik, juga dapat diajukan oleh calon perseorangan, dengan ketentuan setiap bakal pasangan calon perseorangan mengajukan minimal 10 % dari jumlah DPT yang ada di daerah masing-masing.

Berdasarkan ketetapan KPU Kabupaten Pohuwato, jumlah dukungan yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 9.984 dukungan yang tersebar minimal di 50 % jumlah kecamatan yang ada. Untuk kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan ketetapan KPU Kab. Bone Bolango sebanyak 11.205 dukungan, sementara untuk kabupaten Gorontalo sebanyak 24.174 dukungan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 24.00 Wita jumlah bakal pasangan calon yang menyerahkan dukungan di KPU Kabupaten Pohuwato sebanyak 5 (lima) bakal pasangan calon, dan di KPU Kabupaten Bone Bolango sebanyak 2 (dua) bakal pasangan calon. Sementara di kabupaten Gorontalo tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar.

Khusus di kabupaten Pohuwato, setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU pada tanggal 23-25 februari 2020, dari 5 bakal pasangan calon yang menyerahkan daftar dukungan, terdapat 2 bakal pasangan calon dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan jumlah sebaran di 50 % jumlah kecamatan.

Sesuai ketentuan UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Penyelesain sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka  terhadap bakal pasangan calon yang keberatan atas keputusan KPU dapat mengajukan sengketa kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan. Terkait dengan penyelesian sengketa proses pemilihan sebagaimana kewenangan Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar menekankan bahwa dalam menangani sengketa proses pemilihan harus dipersiapakan secara maksimal baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana/prasarana yang dibutuhkan, sebab penyelesaian sengketa bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesiakan, olehnya segala energi harus difokuskan dan dimaksimalkan. Hal ini ia sampaikan pada kegiatan penutupan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Rabu (27/02/2020).

Selain itu, secara teknis Jaharudin lebih menekankan kepada seluruh Pimpinan (ketua dan anggota) bersama koordinator sekreriat Bawaslu Kabupaten sebagai penanggung jawab lembaga, agar lebih focus dalam menyiapkan segala perangkat yang diperlukan sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu yaitu; ada yang bertugas sebagai majelis musyawarah, sekretaris majelis, asisten majelis, notulen dan perisalah, serta dibantu dengan tenaga teknis lainnya.

“Untuk para pimpinan dan korsek saya ingatkan agar lebih focus untuk menyelesaikan amanat ini dengan baik, sebab ini adalah marwah kita semua sebagai lembaga Bawaslu yang secara khusus diamanatkan dalam UU Pilkada, untuk menyelesaikan sengketa pemilihan demi terwujudnya Pilkada yang Luber dan Jurdil untuk kemaslahatan umat dan bangsa”

Lebih lanjut, disampaikan oleh Tim Asistensi Bawaslu RI Ali Umar Harahap dalam materinya menekankan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada kedepan menggunakan Sistem Aplikasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai sarana yang buat dan dikembangkan oleh Bawaslu yang tujuannya untuk memudahkan bagi para pihak dalam mengajukan permohonan, serta untuk memudahkan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi untuk melakukan kontrol terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here