Bawaslu Gorontalo – DKPP: Proses sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  terhadap Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Gorontalo kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan.

Bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (24/2), Ketua dan Anggota Panwas Kab. Gorontalo yang diadukan oleh Ketua LBH Universitas Gorontalo Ramdan Kasim, mengikuti jalannya sidang DKPP Via  Video Conference  pukul 10.00 Wita.s/d selesai

Seperti diketahui bahwa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Gorontalo diadukan ke DKPP beberapa waktu lalu karena dianggap tidak menindaklanjuti dan tidak memberikan informasi yang  jelas  atas perkembangan seluruh status laporan yang diadukan oleh pengadu.

Dalam putusannya DKPP merehabilatasi nama baik tiga anggota panwas Kabupaten Gorontalo masing-masing Susanti DJ. Tolo, Ismail Wantu dan Amir Latif. Berdasarkan  fakta hukum dan pertimbangan , DKPP berpendapat bahwa ketiga teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu.

DKPP  juga memberikan sanksi tegas terhadap salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Panwas Kabupaten Gorontalo yakni Ronal Entengo. Pemberian sanksi terhadap ASN tersebut dikarenakan Ronal Entengo terbukti telah bersikap tidak kooperatif saat para teradu membutuhkan dirinya sebagai saksi pada pelaksanaan sidang DKPP beberapa waktu lalu. Bahkan ASN tersebut tidak dapat dihubungi sejak laporan yang disampaikan pengadu (Ramdan Kasim) masuk ke DKPP, dan ASN tersebut terbukti tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut DKPP merekomendasikan kepada sekretaris Panwas Kabupaten Gorontalo untuk menjatuhksan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepegawaian kepada Ronal Entengo dan yang bersangkutan tidak dapat lagi bekerja dilingkungan lembaga  penyelenggara Pemilu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Siti Haslina Said, SH.,MH menyambut hangat putusan DKPP terhadap ketiga komisioner Panwas Kabupaten Gorontalo. Beliau menjelaskan pemulihan nama baik otomatis melekat dan diberikan kepada Komisioner Panwas Kabupaten Gorontalo sebelum masa tugas keanggotaannya dibubarkan.  Dari amar putusan DKPP tersebut sangat jelas bahwa apa yang dituduhkan kepada panwas Kabupaten Gorontalo selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo tahun 2015 tidak terbukti, Selanjutnya beliau mengungkapkan pemberian sanksi dan pengembalian kepada pemerintah daerah terhadap salah satu ASN di Panwas Kabupaten Gorontalo diberikan waktu 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here