Wahyudin Akili Tegaskan Komitmen Transparansi Lewat Monitoring di Gorontalo Utara

Gorontalo Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili bersama Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Gorontalo, Iswan Lihawa, melakukan monitoring keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (14/04/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Gorontalo Utara dan menjadi bagian dari upaya penguatan transparansi lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Dalam kegiatan ini, tim melakukan peninjauan terhadap pengelolaan informasi publik, termasuk pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kedatangan tim monitoring diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Gorontalo Utara bersama jajaran Sekretariat. Penerimaan ini menunjukkan komitmen Bawaslu Gorontalo Utara dalam mendukung keterbukaan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga kepada publik.

^{Wahyudin Akili bersama Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo, melakukan monitoring keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (14/04/2026)}

Wahyudin Akili dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. “Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Iswan Lihawa juga menekankan bahwa monitoring ini bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar pengelolaan informasi publik semakin optimal. “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai standar,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Bawaslu Gorontalo Utara dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.