Wahyudin Akili: Keterbukaan Informasi Harus Menjadi Budaya Kerja di Lingkungan Bawaslu

Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik perlu menjadi budaya kerja yang terus dipelihara oleh seluruh jajaran Bawaslu. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo, Rabu (8/7/2026).

Menurut Wahyudin, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bukan hanya bertujuan menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan pelayanan informasi publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

^{Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo, Rabu (8/7/2026)}

Ia menilai komitmen seluruh jajaran Bawaslu dalam mengelola PPID perlu terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan.

"Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja yang terus dijaga dan dikembangkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu akan semakin kuat," ujar Wahyudin.

Wahyudin berharap hasil monitoring dan evaluasi menjadi motivasi bagi Bawaslu Kabupaten Boalemo untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan informasi publik sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional serta memenuhi standar keterbukaan informasi yang ditetapkan.