Semangat Kebangsaan Warnai Aktivitas Kerja, Bawaslu Provinsi Gorontalo Perdengarkan Indonesia Raya

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sela-sela aktivitas pekerjaan di lingkungan Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara di lingkungan kerja.

Tepat pada pukul 10.00 WITA, aktivitas pekerjaan dihentikan sejenak saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba dan Lismawy Ibrahim bersama seluruh pegawai berdiri dengan sikap hormat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI terkait memperdengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10.00 waktu setempat. Ketentuan tersebut dilaksanakan secara rutin di lingkungan Bawaslu sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Momentum menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah aktivitas kerja menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun etos kerja yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.

Melalui pelaksanaan kegiatan secara rutin, Bawaslu Provinsi Gorontalo terus menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan semangat kebangsaan di lingkungan kelembagaan. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan secara profesional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pekerjaan masing-masing sebagaimana biasa. Bawaslu Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus melaksanakan arahan kelembagaan sekaligus menjaga nilai nasionalisme sebagai bagian dari semangat pengabdian dalam mengawal demokrasi.