Perkuat Kapasitas SDM, Bawaslu Provinsi Gorontalo Tekankan Integritas dan Kedisiplinan di Pohuwato

Pohuwato, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, dan Lismawy Ibrahim melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Senin (28/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus memastikan jajaran Bawaslu mampu memberikan pelayanan publik secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kedatangan jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama jajaran sekretariat. Dalam pembinaan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kedisiplinan, integritas, loyalitas, pemanfaatan program kelembagaan, hingga penguatan kinerja pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab Bawaslu kepada masyarakat.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi ruang untuk melahirkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan program kerja.

“Anggaran bukanlah permasalahan dan penghambat dari sebuah kegiatan kita. Keterbatasan anggaran justru dapat melahirkan inovasi yang lebih baik,” ujar John.

John juga mengingatkan jajaran Bawaslu Pohuwato agar memanfaatkan berbagai program yang tersedia untuk menunjukkan kinerja lembaga kepada masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menghindari manipulasi media dalam penyampaian informasi publik, karena setiap pelaksanaan tugas merupakan amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas kita adalah tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Karena itu, mari manfaatkan program-program yang ada untuk menunjukkan kinerja kita kepada masyarakat dengan cara yang benar dan tidak melakukan manipulasi media,” katanya.

^{Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, dan Lismawy Ibrahim saat melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Senin (28/09/2026)}

Selain itu, John memberikan apresiasi terhadap konsistensi Bawaslu Pohuwato dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan. Ia menilai keberlangsungan aktivitas kelembagaan perlu dipertahankan dengan menjadikan kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja. Menurutnya, pelaksanaan tugas melalui mekanisme kerja yang fleksibel, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kedisiplinan adalah bagian dari diri kita. Jadikan kedisiplinan sebagai lifestyle. WFH juga tidak boleh mengganggu pelayanan publik,” tegas John.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad memberikan penguatan terkait hasil pengawasan serta sejumlah program kelembagaan yang perlu terus dikawal oleh jajaran Bawaslu Pohuwato. Beberapa hal yang dibahas antara lain pelaksanaan apel pengawasan, pencanangan kampung pengawasan, serta pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen proyeksi potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu mendatang.

Fadjri juga menyinggung pentingnya pengelolaan informasi publik dan kehumasan sebagai bagian dari penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Hal tersebut sejalan dengan upaya Bawaslu untuk memastikan setiap kinerja pengawasan dan program kelembagaan dapat diketahui masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan edukatif, termasuk melalui penguatan PPID dan kehumasan.

Pembinaan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis jajaran Bawaslu Pohuwato, tetapi juga memperkuat karakter kelembagaan yang mengedepankan integritas, loyalitas, disiplin, dan profesionalitas. Sebab, kualitas lembaga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan seluruh tugas dan kewenangan pengawasan pemilu.

“Lembaga yang baik akan membentuk persepsi publik yang baik dan melahirkan kepercayaan. Karena itu, kita harus mengedepankan integritas dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar John.