Pastikan Kualitas PPID, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan KI Lakukan Visitasi dan Wawancara Monev di Bawaslu Kabgor

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Gorontalo melaksanakan Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (6/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan implementasi keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tim visitasi dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, bersama Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, dan Lismawy Ibrahim. Sementara itu, Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo diwakili Ketua Idris Kunte bersama para anggota, yakni Iswan Lihawa, Dedi Idji, dan Kingdom Makulawuzar. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari tim monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, tim terlebih dahulu melakukan monitoring terhadap kelengkapan layanan informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Penilaian meliputi berbagai aspek penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk ketersediaan sarana, dokumen, serta pemenuhan standar layanan informasi publik.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Gorontalo melaksanakan Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (6/7/2026)}

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo memaparkan presentasi mengenai fasilitas, program kerja, serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam pengelolaan layanan PPID. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki sesi wawancara dan tanya jawab antara tim visitasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk menggali lebih dalam implementasi keterbukaan informasi di lingkungan lembaga.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan penilaian yang objektif dan setara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. “Visitasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pelaksanaan layanan informasi publik di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan sesuai standar. Melalui monitoring, presentasi, dan wawancara, kami ingin melihat secara objektif bagaimana implementasi keterbukaan informasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.