Nikson Entengo Tekankan Transparansi dan Kepatuhan Anggaran dalam Rakor Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu RI

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan anggaran Tahun 2026 pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-41/PR.03.01/K1/02/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (24/02/2026), dan diikuti jajaran sekretariat kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya, Nikson mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun ini memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan program, sehingga seluruh jajaran diminta tetap memegang prinsip tata kelola yang baik serta tidak menjadikan anggaran sebagai satu-satunya orientasi kegiatan.

“Mengingat kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita harus memegang prinsip transparan, akuntabel, dan efektif. Kegiatan-kegiatan kita tidak selalu harus berorientasi pada besaran anggaran, tetapi pada substansi dan output yang dihasilkan,” tegas Nikson.

Ia juga meminta seluruh jajaran untuk menelaah kembali indikator rencana kerja Tahun Anggaran 2026 dan memastikan setiap kegiatan memiliki output yang terukur serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan monitoring, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

^{Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyampaian Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Selasa (24/02/2026)}

“Lihat kembali apa yang menjadi output kita, apa yang menjadi indikator rencana kerja tahun anggaran 2026. Pada saat yang sama, lakukan pengendalian dan monitoring secara konsisten,” ujarnya.

Selain itu, Nikson menekankan agar seluruh kegiatan dipastikan berbasis regulasi yang berlaku serta dianalisis potensi konsekuensinya guna menghindari risiko administratif maupun keuangan. Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen serta koordinasi berjenjang apabila terdapat keraguan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Pastikan setiap kebijakan berbasis aturan, hindari pemborosan, dan pastikan dokumen lengkap. Jika ada kebingungan dalam mengeksekusi kebijakan, lakukan koordinasi secara bertingkat. Kami di provinsi akan memfasilitasi, bahkan hingga ke inspektorat maupun biro terkait di RI. 

Di akhir arahannya, Nikson menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah kebijakan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk mengedepankan prinsip konsultatif sebelum mengambil keputusan strategis.