Nikson Entengo Tegaskan Komitmen Kesbangpol Bangun Sinergi dengan Bawaslu untuk Demokrasi Berkualitas

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan program konsolidasi demokrasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif. Komitmen tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Konsolidasi Demokrasi di Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Jumat (03/07/2026).

Nikson mengatakan, kolaborasi antara Kesbangpol dan Bawaslu merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kualitas demokrasi di daerah. Menurutnya, sejalan dengan arahan Gubernur Gorontalo, seluruh perangkat daerah didorong untuk membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar setiap program dapat saling mendukung melalui komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan.

"Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pelaksanaan program-program konsolidasi demokrasi. Berbagai program yang telah berjalan diharapkan dapat semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas kelembagaan," ujar Nikson.

^{Koordinasi Pengawasan dan Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Jumat (03/07/2026)}

Lebih lanjut, Nikson mengungkapkan bahwa informasi mengenai perkiraan dimulainya tahapan Pemilu pada tahun 2027 menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk mencatat kebutuhan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, Kesbangpol juga terus mengikuti berbagai dinamika politik, termasuk perkembangan partai politik baru serta pembahasan bantuan keuangan partai politik yang melibatkan unsur penyelenggara pemilu.

Menurut Nikson, terdapat peluang besar untuk memperluas kolaborasi dengan Bawaslu melalui program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Ia menilai program seperti Pojok Pengawasan dapat dikembangkan tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga di berbagai ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kesbangpol juga siap memfasilitasi kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk Badan Kepegawaian Daerah, guna memperluas jangkauan pendidikan demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif.

Nikson berharap sinergi yang telah terjalin antara Kesbangpol dan Bawaslu dapat terus ditingkatkan, termasuk mendukung pengembangan program pendidikan politik di berbagai wilayah, seperti Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Bone. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RKPD yang sedang berlangsung menjadi momentum untuk mengomunikasikan berbagai program non-tahapan Bawaslu agar dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas.