Moh. Fadjri Arsyad Tekankan Sinkronisasi Data dalam Pengawasan Coktas PDPB Triwulan I 2026

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menekankan pentingnya kesamaan data antara Bawaslu dan KPU dalam pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Coktas yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Jumat (13/03/2026).

Dalam rapat evaluasi tersebut, Fadjri meminta setiap Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan alat kerja pengawasan yang telah digunakan selama proses pengawasan coktas berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi untuk memastikan pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan data yang akurat.

Selain itu, Fadjri juga memastikan apakah jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota telah menerima informasi awal dari KPU terkait jumlah data yang akan dilakukan coktas. Menurutnya, informasi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih.

^{Moh. Fadjri Arsyad, saat Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Coktas yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Jumat (13/03/2026)}

“Sebelumnya saya ingin memastikan apakah teman-teman mendapatkan informasi awal dari KPU terkait jumlah data yang akan dilakukan coktas oleh KPU,” ujar Fadjri dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kepastian mengenai data tersebut penting karena sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi bersama KPU bahwa data yang akan dilakukan coktas akan disampaikan kepada Bawaslu kabupaten/kota. Dengan demikian, Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap proses pemutakhiran data pemilih.

“Kenapa hal ini saya perlu pastikan karena sesuai kesepakatan kita pada rakor bersama KPU kemarin datanya akan disampaikan kepada teman-teman Kabupaten/Kota. Dan data ini adalah yang akan kita lakukan pengawasan, makanya data-data harus sama agar nanti saat memberikan rekomendasi perbaikan datanya benar-benar teruji,” tegasnya.