Moh. Fadjri Arsyad Tegaskan Pentingnya Koordinasi Pengawasan PDPB
|
Gorontalo – Memasuki semester kedua tahun 2025, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Penegasan ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, dalam rapat Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bersama Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (15/8/2025).
Moh. Fadjri Arsyad menjelaskan bahwa di tingkat provinsi saat ini telah memasuki semester dua, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sudah berada pada triwulan ketiga. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh perkembangan maupun kendala yang dihadapi dalam pengawasan PDPB segera diinformasikan ke Bawaslu Provinsi agar dapat segera dicarikan solusi.
“Apa yang dilakukan oleh teman-teman bisa diinformasikan kepada kami di Bawaslu Provinsi terkait kendala yang dihadapi, agar kami dapat membantu mencarikan solusi,†ujar Fadjri dalam rapat tersebut.
[caption id="attachment_12242" align="aligncenter" width="1600"]
Moh. Fadjri Arsyad dalam rapat koordinasi Divisi Pencegahan Parmas dan Humas yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat, (15/08/2025).[/caption]
Terkait implementasi Form A Digital yang diperkenalkan oleh Bawaslu RI, Fadjri mengingatkan agar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak segan untuk meminta penjelasan apabila mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi nasional terkait PDPB yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi terhadap pengisian Form Pencegahan Digital yang telah diperbarui. “Kami akan coba identifikasi dan memastikan apa yang diisi dalam form bisa didokumentasikan dalam bentuk laporan untuk disampaikan ke Bawaslu RI,†tegasnya. Ia pun mendorong agar temuan-temuan dalam pengawasan, seperti data anomali dan selisih data, dapat dilaporkan sebagai bagian dari upaya perbaikan data pemilih yang akurat dan transparan.
Moh. Fadjri Arsyad dalam rapat koordinasi Divisi Pencegahan Parmas dan Humas yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat, (15/08/2025).[/caption]
Terkait implementasi Form A Digital yang diperkenalkan oleh Bawaslu RI, Fadjri mengingatkan agar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak segan untuk meminta penjelasan apabila mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi nasional terkait PDPB yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu RI.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi terhadap pengisian Form Pencegahan Digital yang telah diperbarui. “Kami akan coba identifikasi dan memastikan apa yang diisi dalam form bisa didokumentasikan dalam bentuk laporan untuk disampaikan ke Bawaslu RI,†tegasnya. Ia pun mendorong agar temuan-temuan dalam pengawasan, seperti data anomali dan selisih data, dapat dilaporkan sebagai bagian dari upaya perbaikan data pemilih yang akurat dan transparan.
