Moh. Fadjri Arsyad: Konsolidasi Alumni SKPP dan P2P Kunci Penguatan Demokrasi Gorontalo

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengawasan partisipatif melalui konsolidasi demokrasi bersama alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P). Hal ini disampaikan oleh Moh. Fadjri Arsyad, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dalam kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Daerah Temu Alumni SKPP dan P2P Provinsi Gorontalo, Rabu (28/01/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Demokrasi dan Kesadaran Warga: Refleksi Praktik Politik di Provinsi Gorontalo” tersebut digelar oleh Alumni SKPP dan P2P di Halaman Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan jejaring antara Bawaslu dan alumni dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengawasan demokrasi.

Dalam penyampaiannya, Fadjri menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari program strategis Bawaslu. “Konsolidasi demokrasi ini dalam rangka silaturahmi alumni SKPP dan P2P sesuai dengan program kita di Bawaslu,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran alumni sebagai mitra aktif Bawaslu di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Fadjri menjelaskan bahwa pasca pendidikan pengawasan partisipatif, Bawaslu mendorong alumni untuk membentuk komunitas pengawasan. “Setelah memberikan pendidikan pengawasan partisipatif, Bawaslu harus bisa mendorong alumni untuk membentuk komunitas-komunitas pengawasan partisipatif. Setelah terbentuk, kemudian bergerak melakukan diskusi-diskusi publik,” jelasnya.

^{Moh. Fadjri Arsyad saat memberikan materi dalam kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Daerah Temu Alumni SKPP dan P2P Provinsi Gorontalo di halaman Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Rabu (28/01/2026)}

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Bawaslu menghadapi tantangan efisiensi anggaran sesuai instruksi pusat. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat penguatan demokrasi. “Di tahun 2026, sesuai dengan instruksi pusat terkait efisiensi anggaran, banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara non-budgeting,” ungkap Fadjri.

Menurutnya, berbagai inovasi tetap dilakukan, di antaranya melalui apel pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah serta penyediaan ruang diskusi publik. “Kegiatan kami dalam penguatan pengawasan partisipatif dan demokrasi antara lain dengan melakukan apel pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah. Kemudian kami juga menyediakan podcast, untuk siapa saja yang mau membahas demokrasi, kami siap berdiskusi dalam rangka kegiatan partisipatif,” tambahnya.

Fadjri berharap, kegiatan pengawasan partisipatif tidak berhenti pada dokumentasi semata, tetapi dapat memberikan dampak akademik dan berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan pengawasan partisipatif tidak hanya dalam bentuk dokumentasi dan video, akan tetapi bisa dijadikan literasi untuk perguruan tinggi,” tuturnya. Ia menutup dengan harapan agar pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi, melainkan berlanjut pada gerakan nyata yang berkesinambungan dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Gorontalo.