Moh. Fadjri Arsyad: Kehumasan Bawaslu Harus Utamakan Kualitas Informasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad menegaskan bahwa kinerja kehumasan tidak cukup hanya diukur berdasarkan banyaknya publikasi yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat informasi bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fadjri dalam rangkaian Penganugerahan PPID dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (07/10/2026).

Menurut Fadjri, penghargaan yang berhasil diperoleh Bawaslu membawa tanggung jawab untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Ia berharap prestasi yang selama ini diperoleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

“Capaian kerja bagian kehumasan tidak hanya diukur dari sisi kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya,” tegas Fadjri. 

Ia menjelaskan bahwa informasi yang dipublikasikan Bawaslu tidak seharusnya hanya berisi kegiatan seremonial. Kehumasan harus mampu menghadirkan informasi yang memberikan pengetahuan serta pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai kepemiluan dan tugas pengawasan.

^{Kegiatan Penganugerahan PPID dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (07/10/2026)}

Fadjri menambahkan, informasi dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari fungsi pencegahan. Dengan pengetahuan yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memahami hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Karena itu, ia berharap berbagai produk kehumasan Bawaslu dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk kebutuhan internal kelembagaan, tetapi benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Fadjri juga mengharapkan dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Komisi Informasi, media, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas penyampaian informasi publik dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kerja-kerja pengawasan Pemilu.