Moh. Fadjri Arsyad Dorong Akselerasi Pencegahan dan Parmas, Bawaslu Kabupaten/Kota Diminta Maksimalkan Kinerja

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Moh. Fadjri Arsyad, mendorong seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan capaian kinerja pencegahan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Arahan tersebut disampaikannya pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan dalam rangka Kamis Harmoni yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10/2026).

Dalam penyampaiannya, Fadjri memaparkan hasil evaluasi Bawaslu RI terhadap aktivitas pencegahan hingga triwulan III tahun 2026 yang meliputi publikasi, pendidikan pengawas partisipatif, partisipasi masyarakat, identifikasi kerawanan, kerja sama kelembagaan, serta berbagai kegiatan pencegahan lainnya. Ia menjelaskan bahwa secara umum capaian Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu Kabupaten/Kota telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat sejumlah indikator yang membutuhkan peningkatan, khususnya dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Fadjri menekankan pentingnya mengoptimalkan kembali peran alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai mitra strategis pengawasan pemilu. Menurutnya, keberhasilan program P2P tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan, tetapi juga melalui keberlanjutan aktivitas alumni dalam membentuk komunitas pengawasan, melaksanakan pendidikan masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga hingga tingkat desa. Selain itu, penguatan Forum Warga, Saka Adhyasta Pemilu, Pojok Pengawasan, dan Kampung Pengawasan Partisipatif perlu terus dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

^{Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dalam rangka Kamis Harmoni yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10/2026)}

Pada aspek kehumasan dan kemitraan, Fadjri turut mendorong peningkatan publikasi pencegahan melalui kolaborasi produksi konten edukasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia juga mengharapkan adanya perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, serta berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif. Menurutnya, sejumlah kegiatan pencegahan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan jejaring dan sumber daya yang tersedia tanpa harus selalu bergantung pada tambahan alokasi anggaran.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Fadjri meminta seluruh jajaran Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas segera menyusun target kegiatan triwulan IV secara terukur berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu RI. Ia berharap November 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan indikator yang belum mencapai target, memperkuat dokumentasi dan pelaporan, serta memastikan seluruh kegiatan pencegahan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan partisipatif di Provinsi Gorontalo.