Moh. Fadjri Arsyad Dampingi Penyampaian Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Gorontalo Utara
|
Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad mendampingi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyampaikan Laporan Akhir Kehumasan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Penyampaian laporan ini berlangsung pada Kamis (26/6/2025) dan diterima langsung oleh Subkoordinator Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI.
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam memastikan seluruh tahapan pengawasan, termasuk kehumasan, berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kehumasan tersebut memuat berbagai dokumentasi kegiatan publikasi, informasi publik, dan penguatan citra kelembagaan selama pelaksanaan PSU.
[caption id="attachment_11563" align="aligncenter" width="1280"]
Moh. Fadjri Arsyad saat Dampingi Penyampaian Laporan Akhir Kehumasan Gorontalo Utara, Kamis (26/06/2025) di Jakarta[/caption]
Moh. Fadjri Arsyad mengungkapkan bahwa laporan ini merupakan bentuk transparansi kinerja dan akuntabilitas kehumasan Bawaslu di tingkat kabupaten. “Penyampaian laporan ini tidak hanya sebatas formalitas, tapi juga menjadi bukti konkret bahwa kerja-kerja pengawasan, termasuk bidang kehumasan, telah dilaksanakan secara maksimal oleh jajaran Bawaslu Gorontalo Utara,†ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan komunikasi publik Bawaslu, utamanya pasca PSU, untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. “Kehumasan harus tetap aktif dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada publik, agar partisipasi masyarakat tetap terjaga dan pengawasan partisipatif semakin kuat,†tambah Fadjri.
Moh. Fadjri Arsyad saat Dampingi Penyampaian Laporan Akhir Kehumasan Gorontalo Utara, Kamis (26/06/2025) di Jakarta[/caption]
Moh. Fadjri Arsyad mengungkapkan bahwa laporan ini merupakan bentuk transparansi kinerja dan akuntabilitas kehumasan Bawaslu di tingkat kabupaten. “Penyampaian laporan ini tidak hanya sebatas formalitas, tapi juga menjadi bukti konkret bahwa kerja-kerja pengawasan, termasuk bidang kehumasan, telah dilaksanakan secara maksimal oleh jajaran Bawaslu Gorontalo Utara,†ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan komunikasi publik Bawaslu, utamanya pasca PSU, untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. “Kehumasan harus tetap aktif dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada publik, agar partisipasi masyarakat tetap terjaga dan pengawasan partisipatif semakin kuat,†tambah Fadjri.
