Matangkan Program Lintas Divisi, Bawaslu Provinsi Gorontalo Bahas Renstra dan Penguatan Pengawasan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Pleno membahas rencana strategis kelembagaan pada Senin (26/01/2026) di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli dan dihadiri para Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, Lismawy Ibrahim, Moh. Fadjri Arsyad, Wahyudin Akili, Kepala Sekretariat, serta pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, pimpinan membahas arah kebijakan, program kerja lintas divisi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal sebagai bagian dari penajaman rencana strategis pengawasan pemilu tahun 2026. Sejumlah agenda prioritas disepakati, mulai dari supervisi rutin ke kabupaten/kota, penguatan program partisipatif, hingga percepatan penyusunan buku divisi pencegahan.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menegaskan pentingnya efektivitas pelaksanaan supervisi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “Setiap bulan kita akan melakukan supervisi di Bawaslu kabupaten/kota pada awal bulan. Karena kita dalam efisiensi anggaran, pelaksanaannya agar digabung untuk supervisi semua divisi supaya lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Terkait penyusunan buku, Idris juga mengingatkan batas waktu koreksi. “Batas koreksi pada tanggal 28 Januari 2026, karena tanggal 30 Januari 2026 filenya akan dikirim ke Bawaslu RI,” tambahnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad melaporkan sejumlah kegiatan divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas. “Pekan lalu kami melaksanakan bimtek kehumasan bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Minggu ini kami akan melaksanakan apel siaga pengawasan partisipatif di MA Al Khairat Kota Gorontalo pada Selasa, 27 Januari 2026 pukul 10.30,” jelasnya. Ia juga menyampaikan rencana diskusi alumni SKPP, pembentukan saka rintisan melalui koordinasi dengan Kwarda, serta evaluasi mingguan terhadap kinerja staf divisi pencegahan.

Dari Divisi Penanganan Pelanggaran, John Hendri Purba mengungkapkan rencana pelaksanaan program DISPENSASI. “Pekan lalu kami melaksanakan rapat internal terkait program Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi. Saat ini kami sedang memetakan nama-nama calon narasumber yang akan disurati,” katanya. Sementara itu, Wahyudin Akili menambahkan bahwa diskusi dengan alumni SKPP akan menjadi bagian dari agenda konsolidasi demokrasi. “Kami telah melakukan diskusi singkat dan menjadwalkan kegiatan resmi pada Rabu malam di Cafe Sentral. Kami juga telah menyurat kepada Gubernur dan DPRD Provinsi,” ujarnya.

Lismawy Ibrahim menekankan keberlanjutan program unggulan kelembagaan. “Kita terus gencarkan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian,” tuturnya singkat. Di sisi kesekretariatan, Kepala Sekretariat Nikson Entengo melaporkan penguatan administrasi dan tata kelola. “Kami sudah mengeluarkan beberapa surat terkait pengelolaan BMN, keuangan, dan penggunaan Srikandi, karena masih ada kabupaten/kota yang belum menggunakan Srikandi, yakni Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara,” jelasnya. Ia juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi kelembagaan di Boalemo yang dinilai memiliki permasalahan cukup kompleks.

Melalui rapat pleno ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen memperkuat perencanaan strategis, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperluas partisipasi masyarakat sebagai fondasi penguatan demokrasi di Provinsi Gorontalo.