Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Tegaskan Objektivitas Penilaian dalam Visitasi Keterbukaan Informasi Publik

Idris Usuli

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, saat Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Senin (6/7/2026)

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan komitmen Bawaslu dalam menjunjung prinsip objektivitas pada pelaksanaan Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin tim visitasi di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Senin (6/7/2026).

Menurut Idris, visitasi yang dilaksanakan bersama Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Karena itu, setiap satuan kerja memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam proses penilaian.

Ia menjelaskan, tim visitasi melakukan monitoring terhadap berbagai aspek layanan informasi publik, mulai dari kelengkapan administrasi, fasilitas pendukung, hingga pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar untuk melihat sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

Civitasi Layanan Informasi Publik

Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Senin (6/7/2026)

"Visitasi ini kita lakukan untuk seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dan kami memastikan semuanya diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap setiap daerah karena proses penilaian dilakukan secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan," ujar Idris.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, Idris berharap setiap Bawaslu Kabupaten/Kota terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola PPID agar semakin profesional dan memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle