John Hendri Purba Jadi Narasumber Bahas PSU Gorontalo Utara dalam Kegiatan "Selasa Menyapa"
|
Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menjadi narasumber dalam kegiatan “Selasa Menyapa†yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Selasa (05/08/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025†dan dilaksanakan secara daring Via Zoom Meeting.
Dalam forum tersebut, John Hendri Purba membagikan pengalaman Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara. Ia menekankan pentingnya pemahaman atas aspek yuridis dan teknis dalam setiap tahapan PSU, termasuk dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
[caption id="attachment_12096" align="aligncenter" width="2560"]
John Hendri Purba, saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Selasa Menyapa†yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Via Zoom Meeting Selasa (05/08/2025)[/caption]
“Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukan hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi yang adil dan transparan,†ungkap John Hendri Purba dalam paparannya.
Ia juga menguraikan dinamika lapangan yang dihadapi oleh jajaran pengawas pemilu selama proses PSU berlangsung. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, serta dukungan dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PSU tersebut.
Kegiatan “Selasa Menyapa†ini menjadi wadah penting bagi pertukaran gagasan dan pembelajaran antarprovinsi dalam mengkaji kasus-kasus konkret pengawasan pemilu. John Hendri Purba menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dan menilai bahwa forum ini sangat strategis dalam memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan.
[caption id="attachment_12095" align="aligncenter" width="1600"]
John Hendri Purba, saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Selasa Menyapa†yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Via Zoom Meeting Selasa (05/08/2025)[/caption]
“Kami sangat merasa terhormat menjadi bagian dari kegiatan ini, semoga forum seperti ini dapat menjadi sarana refleksi dan perbaikan ke depan, terutama dalam menghadapi pemilu dan pemilihan yang lebih kompleks,†tambahnya. Bawaslu Provinsi Gorontalo pun berkomitmen terus memperkuat pengawasan berbasis data, hukum, dan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.
John Hendri Purba, saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Selasa Menyapa†yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Via Zoom Meeting Selasa (05/08/2025)[/caption]
“Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukan hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi yang adil dan transparan,†ungkap John Hendri Purba dalam paparannya.
Ia juga menguraikan dinamika lapangan yang dihadapi oleh jajaran pengawas pemilu selama proses PSU berlangsung. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, serta dukungan dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PSU tersebut.
Kegiatan “Selasa Menyapa†ini menjadi wadah penting bagi pertukaran gagasan dan pembelajaran antarprovinsi dalam mengkaji kasus-kasus konkret pengawasan pemilu. John Hendri Purba menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dan menilai bahwa forum ini sangat strategis dalam memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan.
[caption id="attachment_12095" align="aligncenter" width="1600"] John Hendri Purba, saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Selasa Menyapa†yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Via Zoom Meeting Selasa (05/08/2025)[/caption]
“Kami sangat merasa terhormat menjadi bagian dari kegiatan ini, semoga forum seperti ini dapat menjadi sarana refleksi dan perbaikan ke depan, terutama dalam menghadapi pemilu dan pemilihan yang lebih kompleks,†tambahnya. Bawaslu Provinsi Gorontalo pun berkomitmen terus memperkuat pengawasan berbasis data, hukum, dan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.
