John Hendri Purba: Data dan Informasi Adalah Kunci Integritas Pemilu

Makassar – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi Bawaslu yang digelar Bawaslu RI di Hotel Claro Makassar, Selasa (16/09/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Bawaslu yang berintegritas melalui dukungan teknologi informasi yang terpercaya” dan diikuti oleh perwakilan Bawaslu se-Indonesia.

Rakornas ini bertujuan memperkuat peran Bawaslu dalam mendukung tugas, fungsi, serta program kerja lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi. Hadir dalam kegiatan ini Koordinator Divisi serta Kepala Bagian Data dan Informasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Selain agenda utama, Rakornas juga dirangkaikan dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025. Anugerah tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Bawaslu dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Rakornas sebagai forum strategis untuk memperkuat arah kebijakan lembaga. “Rakornas ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk menentukan arah kebijakan data dan informasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan,” ujar Puadi.

Sementara itu, John Hendri Purba menegaskan komitmennya untuk membawa semangat integritas dan pemanfaatan teknologi informasi yang valid ke dalam kerja-kerja pengawasan di Gorontalo. “Kami akan menindaklanjuti hasil Rakornas ini dengan memastikan pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Gorontalo berjalan lebih optimal, transparan, dan mendukung terciptanya pemilu yang berintegritas,” ungkapnya.

Dengan adanya Rakornas ini, diharapkan Bawaslu di seluruh tingkatan dapat semakin solid dalam menyusun strategi, memperkuat sinergi, dan menghadirkan inovasi berbasis teknologi informasi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kualitas pengawasan pemilu dan pilkada yang transparan, akuntabel, serta dipercaya publik.