Jelang Akhir Tahun, Bawaslu Provinsi Gorontalo Genjot Program dan Realisasi Anggaran

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pleno pada Senin (26/10/2026) untuk membahas evaluasi pelaksanaan program, optimalisasi anggaran, penguatan kehumasan, penataan koordinator wilayah, serta sejumlah agenda kelembagaan menjelang akhir tahun.

Rapat diikuti Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, dan Moh. Fadjri Arsyad. Turut hadir Pejabat Administrator Yusnandar Karim, Admira Wantogia, Ferdy Rus Modanggu, serta pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Idris Usuli menyampaikan perlunya segera menyusun agenda pisah sambut Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat untuk dibahas dan disepakati bersama melalui rapat pleno. Agenda tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari evaluasi keterlibatan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kegiatan kelembagaan. “Kegiatan yang masih memiliki alokasi anggaran agar dimaksimalkan dan segera dibuatkan timeline pelaksanaannya sehingga dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Idris.

Dalam bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan, Moh. Fadjri Arsyad menyampaikan hasil evaluasi diskusi bersama alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Menurutnya, sejumlah peserta mengharapkan durasi kegiatan diperpanjang agar ruang diskusi lebih optimal dan pertanyaan peserta dapat dibahas secara menyeluruh. Fadjri juga menilai pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi produktivitas pemberitaan. Evaluasi kehumasan pun akan kembali dilakukan melalui pertemuan daring.

Rapat pleno juga menyepakati penyesuaian koordinator wilayah bagi sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota. Idris Usuli ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah Gorontalo Utara dan Bone Bolango, sementara Lismawy Ibrahim menjadi Koordinator Wilayah Kota Gorontalo. Adapun Koordinator Wilayah Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato tetap sebagaimana sebelumnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Rapat Pleno pada Senin (26/10/2026)}

Lismawy Ibrahim menyampaikan bahwa progres kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan masih perlu ditindaklanjuti. Ia juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keuangan sebelumnya, khususnya terkait kehadiran pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya, kehadiran pimpinan dalam setiap agenda evaluasi perlu menjadi perhatian sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan program kelembagaan.

Sementara itu, John Hendri Purba melaporkan hasil Focus Group Discussion yang diikutinya di Bawaslu RI. Salah satu isu yang mengemuka adalah sejumlah ketentuan yang memiliki irisan antara unsur administratif dan pidana. “Dalam pembahasannya, terdapat dorongan agar penanganan terhadap isu tersebut lebih diarahkan pada penguatan aspek administratif,” jelas John.

Kepala Bagian Penanganan Pelanngaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Yusnandar Karim menyampaikan bahwa pada bagian hukum masih terdapat anggaran untuk satu kegiatan, sementara terdapat agenda lain yang belum memiliki alokasi anggaran. Ia mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat dirangkaikan dengan kegiatan pada bagian lain sehingga tetap dapat terlaksana secara efektif. Yusnandar juga menyampaikan aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang mengangkat tema digitalisasi rapat pleno sebagai upaya memperkuat tata kelola internal.

Kepala Bagian Administrasi Admira Wantogia turut melaporkan bahwa realisasi anggaran masih berada di kisaran 65 persen, sementara target pada periode tersebut seharusnya telah melampaui 80 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses pembayaran sewa yang masih menunggu persetujuan dispensasi dari pejabat eselon I. Hal ini menjadi perhatian bersama agar proses administrasi dapat segera dituntaskan dan realisasi anggaran dapat ditingkatkan.

Melalui rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mendorong seluruh jajaran untuk mempercepat penyelesaian program, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap agenda kelembagaan berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.