Idris Usuli: Zona Integritas Harus Menjadi Budaya Kerja, Bukan Sekadar Pemenuhan Administrasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) harus dimaknai sebagai upaya membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hadir Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim, Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, Plt. Kepala Sekretariat Arya Mega Natalady Sumbayak, para Kepala Bagian, serta Ketua dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya kehadiran langsung seluruh pimpinan dan sekretariat kabupaten/kota agar memperoleh pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pembangunan Zona Integritas. Menurutnya, seluruh materi yang disampaikan harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di masing-masing satuan kerja.

^{Sosialisasi Pengembangan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan rencana penyusunan Laporan Program Kegiatan Triwulan II serta penyampaian Laporan Kegiatan Kamis Harmoni, di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kamis (16/07/2026)}

"Zona Integritas bukan sekadar memenuhi dokumen administrasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja seluruh jajaran Bawaslu, sehingga pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat," ujar Idris.

Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memulai berbagai tahapan pembangunan Zona Integritas, salah satunya melalui penandatanganan komitmen bersama oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Idris berharap langkah tersebut segera diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk keseriusan membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Menurut Idris, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari hasil penilaian, tetapi juga dari perubahan budaya kerja, meningkatnya kualitas pelayanan, serta komitmen seluruh insan Bawaslu dalam menjaga integritas lembaga.