Demokrasi Tak Cukup Diimbau: John Hendri Purba Ajak Alumni SKPP–P2P Jadi Pelopor Pengawasan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Daerah Temu Alumni SKPP dan P2P Provinsi Gorontalo bertema “Demokrasi dan Kesadaran Warga: Refleksi Praktik Politik di Provinsi Gorontalo”, yang digelar di Halaman Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Rabu (28/01/2026).

Dalam penyampaiannya, John Hendri Purba mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Alumni SKPP dan Alumni P2P tersebut. Menurutnya, aktivitas-aktivitas seperti ini memiliki kontribusi nyata terhadap keberlangsungan demokrasi di daerah. “Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat membantu jalannya proses demokrasi di Gorontalo,” ujar John.

Ia menambahkan, pengawasan partisipatif dapat dibangun melalui berbagai pendekatan dan model yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya, kata John, adalah kegiatan konsolidasi yang dilakukan para alumni SKPP dan P2P. “Ada banyak model dalam membangun pengawasan partisipatif, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Alumni SKPP dan P2P pada hari ini,” jelasnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Daerah Temu Alumni SKPP dan P2P Provinsi Gorontalo di halaman Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Rabu (28/01/2026)}

Lebih lanjut, John Hendri Purba menekankan bahwa peran masyarakat tidak cukup hanya sebatas menerima imbauan. Menurutnya, warga harus mampu mengambil peran lebih aktif sebagai penggerak demokrasi. “Saat ini tidak cukup hanya dengan melakukan penghimbauan, akan tetapi kita bisa menjadi pelopor,” tegasnya di hadapan peserta kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, John juga menyoroti persoalan politik uang yang masih menjadi tantangan serius dalam praktik demokrasi. Ia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya politik uang. “Faktor pemicu politik uang adalah karena ekonomi, semakin rendah ekonomi maka semakin memungkinkan terjadinya politik uang,” ungkapnya.

Selain faktor ekonomi, John Hendri Purba menilai rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi turut memperbesar peluang terjadinya politik uang. Oleh karena itu, ia mendorong para kader dan alumni untuk menjadi kekuatan ekonomi sekaligus agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat. “Sebagai kader-kader, kita harus bisa menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi di masyarakat. Faktor lain sebagai pemicu politik uang adalah kurangnya ilmu pengetahuan terkait demokrasi,” pungkasnya.