Bertemu PKS, Idris Ungkap Tantangan Pengawasan Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menyampaikan bahwa kunjungan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Kantor DPW PKS Provinsi Gorontalo, Selasa (28/04/2026), merupakan bagian dari upaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan demokrasi pada Pemilu 2024 sekaligus menghimpun masukan strategis dari partai politik untuk penguatan kelembagaan Bawaslu ke depan.

“Kedatangan kami dalam rangka melaksanakan diskusi atas isu-isu yang berkembang selama pelaksanaan demokrasi tahun 2024 kemarin, juga dalam rangka menghimpun masukan-masukan dari partai terkait penguatan kelembagaan Bawaslu ke depan,” ujar Idris dalam kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia menegaskan bahwa hasil diskusi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat diteruskan dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan. “Mudah-mudahan bisa sampai kepada seluruh stakeholder sesuai dengan instruksi edaran tersebut,” tambahnya.

^{Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Kantor DPW PKS Provinsi Gorontalo, Selasa (28/04/2026)}

Dalam kesempatan itu, Idris juga menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, seperti peran partai politik, penyebaran informasi hoaks, serta potensi pelanggaran lainnya selama tahapan pemilu. Ia berharap melalui forum tersebut, Bawaslu dapat memperoleh masukan konkret sebagai dasar perbaikan strategi pengawasan ke depan. “Semoga hari ini kami bisa mendapatkan beberapa informasi terkait beberapa isu seperti partai politik, informasi hoax dan pelanggaran-pelanggaran lain untuk bagaimana ke depan Bawaslu harus melakukan langkah pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Selain itu, Idris mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi Bawaslu terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut masih jauh dari ideal, terutama di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan desa. “Terakhir, kami ingin menitipkan bahwa Bawaslu dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota hingga ke tingkat paling bawah, di mana kondisi SDM kami masih kurang, di mana TPS dan pengawas desa hanya satu orang. Untuk itu kami berharap PKS bisa memberikan rekomendasi kepada pembuat Undang-Undang agar SDM pengawas ini dapat ditambah,” tegasnya.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam memperkuat sinergi dengan partai politik guna menciptakan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas di masa mendatang.